Suara.com - Direktur Riset Setara Institute Halili menilai penanggulangan paham radikalisme bukan dengan menerapkan larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang. Halili mengatakan pemerintah perlu tepat sasaran dalam menangani persoalan radikalisme.
Hal itu dikatakan Halili dalam diskusi bertajuk 'Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di Ibis Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019). Menurut Halili permasalahan krusial dalam menangani persoalan radikalisme bukan semata-mata dengan melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang.
"Agenda pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme yang krusial bukanlah soal pemakaian cadar atau celana cingkrang," kata Halili.
Berkenaan dengan itu, Halili menilai seharusnya yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan radikalisme salah satunya, yakni dengan mempersempit ruang gerak bagi kelompok-kelompok intoleran. Halili meyakini dengan begitu paham radikalisme pun akan semakin berkurang.
"Bagaimana mempersempit ruang bagi berbagai ekspresi intoleransi," ujarnya.
Disisi lain, lanjut Halili, pemerintah dinilai perlu juga untuk meningkatkan regulasi dan jaminan terkait kesetaraan hak semua golongan. Kemudian, juga melibatkan peran tokoh-tokoh daerah dalam meningkatkan toleransi.
"Pemerintah perlu membangun basis sosial-kemasyarakatan yang memiliki ketahanan (resilience) untuk membentengi diri dari penyebaran narasi dan gerakan anti-kebinekaan, anti-demokrasi, dan anti-negara Pancasila," katanya.
