Suara.com - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, SKB 11 Menteri menjadi bukti kemunduran demokrasi.
Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon. Fadli menilai pemerintah telah salah dalam menyusun regulasi.
"Menurut saya adalah bukti nyata kian mundurnya demokrasi di era Presiden @jokowi," kata Fadli seperti dikutip Suara.com, Jumat (29/11/2019).
Sejak awal pemerintah tidak memberikan definisi dan konsep yang jelas mengenai radikalisme. Semua hal yang bertentangan dengan pemerintah dan kepentingan dicap sebagai radikalisme.
Dalam SKB 11 Menteri, hal yang berkaitan dengan hoaks, ujaran kebencian, SARA hingga intoleransi ke dalam kategori radikalisme. Menurut Fadli, hal itu tidak benar.
"Ini jelas bentuk penyusunan regulasi yang bermasalah. Ini kan ngaco. Bagaimana aturan ini bisa memperkuat wawasan kebangsaan jika rumusannya saja ngaco begitu?" ungkapnya.
Tak hanya itu, SKB 11 Menteri juga dinilai islamophobia dan diskriminatif. Sebab poin-poin dalam SKB menyasar kepada kaum muslim.
"Saya khawatir, oleh sebagian besar publik seluruh kampanye anti-radikalisme ini akan dilihat sebagai bentuk Islamophobia Baru," ungkapnya.
Baca Juga: Hasil Pertemuan Wapres Ma'ruf dan 36 Ormas Islam Hasilkan Enam Kesepakatan
