PSI Tanggapi Sanksi yang Bakal Dijatuhkan pada William Aditya

Reza Gunadha | Rifan Aditya
PSI Tanggapi Sanksi yang Bakal Dijatuhkan pada William Aditya
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. [Suara.com / Fakhri Fuadi Muflih]

"Setelah ini, mungkin legislator jadi sungkan mengungkap kejanggalan karena diberi saksi", tulis PSI.

Suara.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI kabarnya telah menetapkan sanksi untuk anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana terkait kasus skandal lem aibon.

Kabar ini membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bereaksi. Hal ini disampaikan PSI melalui kicauan yang diunggah ke Twitter, Jumat (29/11/2019).

Menurut mereka, pemberian sanksi kepada William justru akan membuat para legislator nantinya takut untuk mengungkap kejanggalan pemerintah.

"Setelah ini, mungkin legislator jadi sungkan mengungkap kejanggalan karena diberi saksi", tulis akun Twitter @psi_id.

PSI mengaku sedih dengan keputusan BK DPRD DKI Jakarta tersebut.

"Kami sedih atas putusan ini. Bukan karena sanksi yang dikenakan kepada William (sejak awal Bro William sudah siap dengan segala resiko), tapi karena mundurnya kualitas demokrasi kita," imbuhnya.

PSI Tanggapi sanksi yang dijatuhkan pada William Aditya (twitter @psi_id)
PSI Tanggapi sanksi yang dijatuhkan pada William Aditya (twitter @psi_id)

Jubir DPP PSI, Mikhail Gorbachev Dom juga mengungkapkan hal yang serupa.

"Sedih mendengar keputusan BK terhadap bro William. Semoga seluruh anggota DPRD PSI tidak kehilangan nyali untuk terus memperjuangkan uang rakyat," tulis Mikhail di Twitter, Jumat (29/11/2019).

"Kita sungguh sadar semakin tinggi pohon kelapa semakin kencang anginnya. Tetap perjuangkan transparansi kawan kawan!" tutup Mikhail.

Dikutip dari partner Suara.com, Covesia, BK menyebut politikus PSI itu melakukan kesalahan ringan saat mengunggah anggaran lem Aibon Rp 8,2 miliar milik Pemprov DKI.

"Paling berkisar itu (teguran), hanya kesalahan ringan. Kalau dianggap kekeliruan, ya kekeliruan ringan. Ini berlaku untuk semua termasuk saya," ucap Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi, saat dihubungi, Jumat (29/11/2019).

Menurutnya, William tak akan diberi sanksi berat meski dinyatakan bersalah saat mengunggah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemprov DKI yang akhirnya membongkar soal adanya anggaran besar lem aibon untuk sekolah di wilayah Jakarta Barat itu.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS