"Perbaikan metode pendataan diharapkan membantu pengembangan program untuk penyediaan layanan dan evaluasinya, serta diharapkan dapat menilai kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas," kata Wapres.
Pada kesempatan sama, Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara menggarisbawahi pernyataan Wapres, bahwa pemerintah terus mendorong penyandang disabilitas berperan aktif menjadi agen perubahan.
"Kami tidak akan pernah bosan menyampaikan bahwa isu disabilitas merupakan isu multisektor dan membutuhkan perhatian kita semua. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan elemen masyarakat," katanya.
Untuk mengimplementasikan UU No. 8/2016, menurutnya, dibutuhkan berbagai regulasi turunannya di berbagai bidang. Antara lain PP tentang perencanaan peradilan, pendidikan, ketenagakerjaan, rehabilitasi sosial, dan pelayanan publik.
Momentum peringatan HDI 2019, kata Mensos, merupakan salah satu upaya pemerintah mengajak, mendorong, dan bergandengan bersama antara semua pihak mewujudkan Indonesia inklusif disabilitas.
"Disabilitas memiliki potensi dan keahlian, dan dapat berkontribusi mendukung cita-cita masyarakat pemerintah menuju Indonesia maju," kata Juliari.
Wapres maupun Mensos memotivasi para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Bahwa mereka bisa menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih baik, dan jauh lebih mampu dalam segala hal daripada yang dipikirkan oleh masyarakat umum.
"Kerja keras dan kemauan yang luar biasa tanpa rasa putus asa dapat meruntuhkan halangan dan mengubah persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas," kata Mensos.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Gusti Ayu Bintang Darmavati Puspayoga, pejabat perwakilan kementerian dan lembaga terkait, perwakilan BUMN, perwakilan dunia usaha, dan organisasi atau komunitas penyandang disabilitas.
Baca Juga: Gelar PKH Appreciation Day, Kemensos Apresiasi Kinerja SDM PKH
Hadir pula Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras, Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin, Dirjen Linjamsos, Harry Hikmat, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung, Kepala Badiklit Pensos, Syahabuddin, Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial, Sonny W. Manalu, penasehat Dharma Wanita, Grace Batubara, dan sejumlah pejabat eselon 2 berikut pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Sosial. (*)
