Infografis
"Pemerintah tidak mau melakuka penyelidikan mendalam, semua orang ditekan untuk tidak menyelidiki. Perdagangan meningkat sekarang."
Salah seorang pejabat itu mengatakan mau berbicara 'karena hati nuraninya terganggu.
"Dimana rasa kemanusiaan kita?" katanya.
Di China saat ini ada 34 juta lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, karena adanya kebijakan satu anak yang dilakukan negeri itu selama 35 tahun yang baru diakhiri tahun 2015.
Juga banyak keluarga yang mementingkan anak laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga sekarang perdagangan untuk membawa perempuan dari luar China meningkat.
Pelanggaran HAM
Lembaga HAM Human Rights Watch (HRW) builan Desember baru menerbitkan laporan yang mengatakan perdagangann perempuan dari Myanmar ke China meningkat.
Dikatakan juga Pakistan, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Korea Utara dan Vietnam telah mejadi 'negara sumber bagi bisnis yang brutal tersebut.'
"Yang paling mengejutkan dalam masalah ini adalah betapa cepatnya peningkatan jumlah negara yang terlibat sebagai sumber dalam perdagangan perempuan ini." kata Heather Barr penulis laporan HRW.
Baca Juga: Lagi Jualan Jilbab, WNA Asal Pakistan Ditangkap Petugas Imigrasi Agam
Direktur kampanye Amnesty International untuk Asia Selatan Omar Warriach mengatakan Pakistan 'tidak harus membiarkan kedekatan hubungan dengan China untuk menutup mata mengenai pelanggaran HAM terhadap warga mereka sendiri."
"Sangat mengerikan bahwa para perempyan ini diperlukan sedemikian rupa tanpa adanya perhatian yang diberikan oleh pihak berwenang di kedua negara. Dan juga mengejutkan ini terjadi dalam skala seperti ini."
Departemen Luar Negeri China mengatakan mereka tidak tahu adanya daftar tersebut.
"Kedua pemerintahan China dan Pakistan mendukung pembentukan keluarga bahagia antar warga berdasarkan pertemuan sukarela menurut hukum dan aturan, dan dalam waktu bersamaan, kami tidak mentolerir dan akan memerangi siapa saja yang terlibat dalam perdagangan manusia antar perbatasan." kata Departemen Luar Negeri China.
Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri Pakistan menolak memberikan komentar.
