REGIONAL:
- Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan mitigasi guna mengantisipasi lonjakan PHK akibat ketidakpastian ekonomi global di Jakarta.
- Pemerintah diminta menerapkan sistem deteksi dini pada sektor rentan untuk mencegah bertambahnya angka pemutusan hubungan kerja secara nasional.
- Kemenaker harus menyiapkan program perlindungan sosial khusus bagi pekerja terdampak, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
Suara.com - Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ketidakpastian global, khususnya akibat konflik di Timur Tengah.
Anggota Komisi IX Edy Wuryanto menilai dampak konflik internasional tidak bisa dihindari dan berpotensi menekan berbagai sektor ekonomi, termasuk ketenagakerjaan di Indonesia.
“Oleh karena itu, saya kira mitigasi Menaker soal PHK ini itu harus ditingkatkan,” kata dia dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Ia menekankan pentingnya jaminan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak PHK agar tidak semakin terpuruk secara ekonomi.
Senada dengan itu, anggota Komisi IX Nurhadi meminta pemerintah memperkuat sistem mitigasi melalui deteksi dini terhadap sektor-sektor yang berpotensi terdampak.
“Saya berharap ada deteksi dini yang dilakukan oleh Pak Menteri beserta jajaran sehingga ini bisa diantisipasi secara dini,” ujar dia.
Menurutnya, langkah deteksi dini akan membantu pemerintah mengidentifikasi sektor rawan sejak awal, sehingga kebijakan pencegahan bisa segera diterapkan untuk menekan angka PHK.
Nurhadi juga menyoroti tren peningkatan angka PHK dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Kemenaker, jumlah PHK pada 2024 mencapai sekitar 77 ribu, kemudian meningkat menjadi sekitar 88 ribu pada 2025.
“2026 ini mudah-mudahan turun,” kata Nurhadi berharap.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengingatkan tekanan ekonomi tahun ini diperkirakan lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Ia meminta Kemenaker menyiapkan program khusus, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Proyeksinya tahun ini angkanya akan lebih tinggi karena kondisi ekonominya lebih buruk dibandingkan tahun yang lalu sehingga tekanan terhadap pekerja ini pasti akan semakin berat, termasuk terhadap pekerja dari kalangan teman-teman difabel,” tuturnya.
TERPOPULER