Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan berdasarkan laporan yang didapat ada ribuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak beroperasi di periode pertama pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
Hal ini dikatakan Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
"Saya mendapatkan laporan bahwa 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi, tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa," ujar Jokowi.
Jokowi kemuidan meminta pada pihak terkait untuk meningkatkan usaha BUMDes. Selain itu, BUMDes perlu juga mulai diintegrasikan dengan rantai pasukan barang nasional dan bisa melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.
"Dan mulai dibuka channel distribusi, sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun global marketplace," kata dia.
Terkait anggaran dana desa untuk tahun 2020, Jokowi mengatakan mengalami peningkatan di APBN 2020 sebesar Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari anggaran tahun sebelumnya yang hanya Rp70 triliun.
Karena itu,ia mengingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan.
"Saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri perdesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa," kata dia.
Lebih lanjut, Jokowi berharap pemanfaatan dana desa bisa segera dimulai awal tahun 2020.
Ia pun mengimbau agar dana desa digunakan untuk program-program padat karya dan memberikan kesempatan kerja kepada warga miskin yang menganggur.
"Pemanfaatan dana desa harus dimulai di awal tahun. Jadi untuk tahun 2020 saya minta di bulan januari sudah bisa dimulai. Utamakan program yang padat karya, dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin yang menganggur di desa dengan model cash for work," ucap Jokowi.
TERPOPULER
