Suara.com - Media sosial belum lama ini digemparkan dengan kemunculan akun Instagram bernama @kemenkeumengaji yang dinilai memuat ajaran radikalisme. Publik pun ramai mengaitkannya dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terdahulu.
Kemunculan akun Instagram tersebut mulanya diketahui dari unggahan jejaring Twitter @gerilyapolitik, Sabtu (28/12/2019).
Akun tersebut membagikan beberapa bidikan layar postingan akun Instagram @KemenkeuMengaji, sementara dalam narasinya disinggung mengenai pernyataan Sri Mulyani.
"Jika Sri Mulyani @KemenkeuRI pernah bilang bahwa Menkeu sudah terpapar radikalisme, inilah buktinya. Trus mau diapakan?" demikian narasi @gerilyapolitik, seperti dikutip Suara.com, Minggu (29/12).
Sementara dari unggahan akun @kemenkeumengaji, salah satunya menampilkan mengenai hukum mengucapkan salam bagi umat Nasrani.
Selain itu, ada juga unggahan yang membahas tentang Tashawuf, sebutan Al-Marhum serta hukum membacakan Al-Fatihan bagi orang yang meninggal.
Tak ayal, unggahan @kemenkeumengaji yang bernuansa agamis tersebut menuai sorotan dari warganet. Tak sedikit dari mereka menilai unggahan tersebut sarat akan nuansa ajaran radikal hingga memberikan sindiran.
"Terbukti tidak efektif karena mereka mencuci otak," tulis @bona***.
"Lha kok ngeri banget jadi single fighter. Semoga yang silent mayority speak up, kalau nggak rusak kebhinekaan kita," kata @Mulyani48773***.
Dari hasil penelusuran Suara.com, kekinian akun Instagram @kemekeumengaji diketahui telah dihapus. Akun tersebut sebelumnya juga diketahui berparter dengan akun @kemenkeuberhijrah namun kini telah dihapus juga.
Untuk diketahui, Sri Mulyani sempat meyinggung soal radikalisme yang masuk ke tubuh Kementerian Keuangan. Ia mengungkap asal usul kemunculan gerakan tersebut dalam acara Perempuan Hebat untuk Indonesia Hebat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Minggu (22/12/2019) lalu.
Menurut Sri Mulyani, radikalisme pertama kali muncul di jajaran Kemenkeu bersamaan dengan kontestasi Pilpres 2019. Selain itu, gerakan menyesatkan tersebut dipicu oleh topik-topik Kemenkeu yang menjadi konsumsi publik seperti mengenai utang dan pajak.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya isu radikalisme muncul eksklusivitas di lingkungan Kemenkeu.
"Di Kemenkeu serupa dengan yang ada di masyarakat, muncul praktik untuk melaksanakan ajaran agama cenderung lebih eksklusif. Semua itu apakah dalam penampilan, bentuk kekhusukan dan kekelompokan. Ini menyebabkan ketegangan karena muncul kelompok yang tidak bergaul dengan sesama," kata Sri Mulyani.
TERPOPULER
