Ini Respons Istana soal Adanya Usulan Natuna jadi Provinsi

Agung Sandy Lesmana

Minggu, 05 Januari 2020 | 00:30 WIB
Ini Respons Istana soal Adanya Usulan Natuna jadi Provinsi
Kepala Staf Presiden Moeldoko, Jumat (18/10/2019). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai usulan Kabupaten Natuna menjadi provinsi masih akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku terkait moratorium pemekaran daerah.

Hal itu disampaikan Moeldoko menangapi permintaan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal kepada pemerintah pusat agar meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus.

"Masih ada aturan moratorium. Nanti akan disesuaikan," kata Moeldoko di sela menghadiri acara Haul ke-31 KH Ali Ma'sum di kawasan Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Sabtu malam.

Diketahui, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengusulkan kepada pemerintah pusat agar meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus. Sebab berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten atau kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut.

Usulan itu disampaikan Abdul Hamid agar wilayahnya memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menjaga dan mengawal laut Natuna merespons konflik internasional yang terjadi di Laut Natuna, sebelah selatan Laut China.

Mengenai apakah usulan itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Moeldoko berkomentar bahwa terkait usulan itu sudah ada aturannya.

"Ya itu sudah ada aturannya," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini.

Sebelumnya, Kapal perang (KRI) Tjiptadi-381 dibawah jajaran komando utama TNI Angkatan Laut, Komando Armada (Koarmada) I berhasil mengusir kapal Coast Guard China yang tengah mengawal kapal-kapal ikan China di perairan Natuna Utara, Kepri.

"Tiga KRI Koarmada I yang beroperasi dibawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I tengah melaksanakan patroli sektor di Laut Natuna Utara," kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I, Letkol Laut (P) Fajar Tri Rohadi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (2/1).

baca juga

Namun, lanjut dia, pada Senin (30/12/2019) saat KRI Tjiptadi-381 melaksanakan patroli sektor di perbatasan ZEE Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 05 06 20 U 109 15 80 T mendeteksi satu kontak kapal di radar pada posisi 05 14 14 U 109 22 44 T jarak 11.5 NM menuju selatan dengan kecepatan 3 knots.

"Setelah didekati pada jarak 1 NM kontak tersebut adalah kapal China Coast Guard dengan nomor lambung 4301 (CCG 4301) yang sedang mengawal beberapa kapal ikan China melakukan aktivitas perikanan," ungkap Fajar.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Disebut Lembek Hadapi China, PKS Dianggap Jatuhkan Martabat Prabowo

Disebut Lembek Hadapi China, PKS Dianggap Jatuhkan Martabat Prabowo

News | Sabtu, 04 Januari 2020 | 20:54 WIB

PKS soal Sikap Prabowo ke China: Jika Lembek, Bangsa Ini Makin Direndahkan

PKS soal Sikap Prabowo ke China: Jika Lembek, Bangsa Ini Makin Direndahkan

News | Sabtu, 04 Januari 2020 | 20:21 WIB

Pengamat HI Sayangkan Pernyataan Prabowo yang Tak Sejalan Dengan Menlu

Pengamat HI Sayangkan Pernyataan Prabowo yang Tak Sejalan Dengan Menlu

News | Jum'at, 03 Januari 2020 | 22:38 WIB

China Klaim Natuna, Prabowo: Ada atau Tidak Ancaman, Pertahanan Harus Kuat

China Klaim Natuna, Prabowo: Ada atau Tidak Ancaman, Pertahanan Harus Kuat

News | Jum'at, 03 Januari 2020 | 20:44 WIB

China Klaim Laut Natuna, TNI Kerahkan 3 KRI Berstatus Siaga Tempur

China Klaim Laut Natuna, TNI Kerahkan 3 KRI Berstatus Siaga Tempur

News | Jum'at, 03 Januari 2020 | 20:40 WIB

Ribut dengan China soal Natuna, Luhut Usul Prabowo Beli Kapal Patroli Besar

Ribut dengan China soal Natuna, Luhut Usul Prabowo Beli Kapal Patroli Besar

Bisnis | Jum'at, 03 Januari 2020 | 20:20 WIB

China Klaim Natuna, Prabowo: Tak Perlu Kekerasan, China Negara Sahabat

China Klaim Natuna, Prabowo: Tak Perlu Kekerasan, China Negara Sahabat

News | Jum'at, 03 Januari 2020 | 20:17 WIB

Kapal China Masuk Laut Natuna, TNI Lancarkan Operasi Siap Tempur

Kapal China Masuk Laut Natuna, TNI Lancarkan Operasi Siap Tempur

News | Jum'at, 03 Januari 2020 | 19:11 WIB

Ngotot Tak Salah, Mahfud MD: China Tak Punya Hak Mengklaim soal Natuna

Ngotot Tak Salah, Mahfud MD: China Tak Punya Hak Mengklaim soal Natuna

News | Jum'at, 03 Januari 2020 | 18:27 WIB

Natuna Diklaim China! Geng Shuang: RI Suka atau Tidak, Kami Berdaulat

Natuna Diklaim China! Geng Shuang: RI Suka atau Tidak, Kami Berdaulat

News | Jum'at, 03 Januari 2020 | 16:25 WIB

Terkini

Dukung Penangkapan Eks Kepala BGN, Tani Merdeka: Program Prabowo Bagus, Oknumnya yang Main!

Dukung Penangkapan Eks Kepala BGN, Tani Merdeka: Program Prabowo Bagus, Oknumnya yang Main!

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:50 WIB

Polri hingga KPK Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Kinerja Berdampak Nyata

Polri hingga KPK Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Kinerja Berdampak Nyata

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:48 WIB

Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!

Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:38 WIB

Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan

Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:34 WIB

KPK Dalami Dugaan Illegal Gain Rp 27,8 Miliar Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK Dalami Dugaan Illegal Gain Rp 27,8 Miliar Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:32 WIB

Mahasiswa Trisakti hingga Tani Merdeka Gelar Demo Hari Ini, 4.263 Polisi Berjaga di 5 Titik Jakpus

Mahasiswa Trisakti hingga Tani Merdeka Gelar Demo Hari Ini, 4.263 Polisi Berjaga di 5 Titik Jakpus

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:29 WIB

Kemenag Sudah Cairkan Insentif Tahap II untuk Guru PAI Non ASN dan Non Sertifikasi

Kemenag Sudah Cairkan Insentif Tahap II untuk Guru PAI Non ASN dan Non Sertifikasi

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:21 WIB

Dugaan Mark Up Proyek MBG, Kejagung Amankan 17.600 Unit Motor Listrik dan Segel Dua Gudang

Dugaan Mark Up Proyek MBG, Kejagung Amankan 17.600 Unit Motor Listrik dan Segel Dua Gudang

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:20 WIB

Program Mangrove NHM di Kao Berhasil Pulihkan Kawasan Pesisir dan Tingkatkan Ketahanan Lingkungan

Program Mangrove NHM di Kao Berhasil Pulihkan Kawasan Pesisir dan Tingkatkan Ketahanan Lingkungan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:18 WIB

Dua Sekolah Rakyat Permanen di Pasuruan Siap Gelar Open House pada Juli

Dua Sekolah Rakyat Permanen di Pasuruan Siap Gelar Open House pada Juli

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 10:49 WIB