Panas Indonesia-China, Plt Gubernur Kepri Minta Natuna Jadi Kawasan Khusus

Pebriansyah Ariefana | Suara.com

Selasa, 07 Januari 2020 | 13:13 WIB
Panas Indonesia-China, Plt Gubernur Kepri Minta Natuna Jadi Kawasan Khusus
Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Isdianto. (Antara)

Suara.com - Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Isdianto meminta pemerintah menjadikan Kabupaten Natuna sebagai kawasan khusus. Ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut.

Isdianto mengatakan ide untuk menjadikan Natuna sebagai kawasan khusus itu muncul setelah nelayan China yang dikawal "coast guard" mencuri ikan di daerah tersebut. Ide itu lebih baik dibanding mendorong Natuna dimekarkan menjadi provinsi.

"Memang harus ada terobosan yang baik dan tepat untuk Natuna agar lebih maju dan masyarakatnya sejahtera. Kawasan khusus Natuna perlu direalisasikan," ujarnya di Tanjungpinang, Selasa (7/1/2020).

"Saya akan sampaikan kepada pemerintah pusat," sambungnya.

Menurut dia, Natuna layak ditetapkan sebagai kawasan khusus karena memiliki karakteristik yang secara umum berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Natuna merupakan kabupaten yang memiliki banyak pulau, dan sejumlah pulau merupakan titik koordinat batas wilayah Indonesia dengan berbagai negara.

Kondisi sumber daya alam seperti cadagan migas yang melimpah juga menjadi alasan Natuna perlu mendapat perhatian khusus untuk kepentingan bangsa dan negara. Perairan Natuna juga memiliki ikan yang sangat banyak sehingga kerap menjadi sasaran para nelayan asing.

Pengelolaan ruang laut yang tepat di perairan lepas di Natuna juga dapat membuahkan keuntungan yang besar bagi negara dan daerah. Wajah Indonesia di bagian utara ini juga memiliki pantai yang mempesona sehingga layak dikembangkan sektor wisata bahari.

"Pembangunan wilayah perbatasan merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Karena ini wajah Indonesia, yang harus terlihat cantik dan kuat," katanya.

Isdianto mengemukakan sektor pertahanan keamanan negara di daerah perbatasan seperti Natuna seharusnya bangkit beriringan dengan sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan, perikanan dan kelautan, komunikasi dan pariwisata. Potensi Natuna harus mampu dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara, sekaligus memperkuat sendi-sendi pertahanan keamanan.

"Ini adalah bagian terpenting dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI," ucapnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Arief Poyuono Bela Prabowo soal Kisruh Natuna: Bukan Lembek, Tapi...

Arief Poyuono Bela Prabowo soal Kisruh Natuna: Bukan Lembek, Tapi...

News | Selasa, 07 Januari 2020 | 12:17 WIB

Panas Indonesia-China di Natuna, Gerindra: Sudah Cukup Keras

Panas Indonesia-China di Natuna, Gerindra: Sudah Cukup Keras

News | Selasa, 07 Januari 2020 | 12:08 WIB

Prabowo Disentil Susi soal Natuna, KSP Angkat Bicara

Prabowo Disentil Susi soal Natuna, KSP Angkat Bicara

Video | Selasa, 07 Januari 2020 | 10:07 WIB

Soal Natuna, Menko Maritim: Jangan Terus Ngomong Pemerintah Jual Kedaulatan

Soal Natuna, Menko Maritim: Jangan Terus Ngomong Pemerintah Jual Kedaulatan

News | Selasa, 07 Januari 2020 | 04:05 WIB

Jokowi Disarankan Diskusi dengan SBY Soal Natuna dan 4 Berita Populer Lain

Jokowi Disarankan Diskusi dengan SBY Soal Natuna dan 4 Berita Populer Lain

News | Selasa, 07 Januari 2020 | 05:33 WIB

Terkini

Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa

Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:36 WIB

Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?

Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:27 WIB

Selat Hormuz Jadi Contoh, Andi Widjajanto Ungkap Ancaman Perang Rantai Pasok

Selat Hormuz Jadi Contoh, Andi Widjajanto Ungkap Ancaman Perang Rantai Pasok

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:17 WIB

Gus Irfan Jamin War Tiket Haji Tak Bikin Antrean Hangus: Jemaah Jangan Takut

Gus Irfan Jamin War Tiket Haji Tak Bikin Antrean Hangus: Jemaah Jangan Takut

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:16 WIB

Iran Siapkan Senjata Rahasia Serang AS-Israel, Perang Nuklir di Depan Mata?

Iran Siapkan Senjata Rahasia Serang AS-Israel, Perang Nuklir di Depan Mata?

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:13 WIB

Daftar Pengusaha Rokok Dibidik KPK di Kasus Bea Cukai, dari Haji Her hingga Rokhmawan

Daftar Pengusaha Rokok Dibidik KPK di Kasus Bea Cukai, dari Haji Her hingga Rokhmawan

News | Selasa, 14 April 2026 | 17:00 WIB

Menteri PPPA Kecam Dugaan Pelecehan di FH UI, Minta Pelaku Dihukum Tegas Sesuai UU TPKS

Menteri PPPA Kecam Dugaan Pelecehan di FH UI, Minta Pelaku Dihukum Tegas Sesuai UU TPKS

News | Selasa, 14 April 2026 | 16:56 WIB

Deforestasi Bergeser ke Timur, Bisakah Indonesia Lindungi Benteng Terakhir Hutannya?

Deforestasi Bergeser ke Timur, Bisakah Indonesia Lindungi Benteng Terakhir Hutannya?

News | Selasa, 14 April 2026 | 16:55 WIB

Menhaj Pastikan Wacana War Tiket Haji Tak Hapus Antrean Jemaah Lama

Menhaj Pastikan Wacana War Tiket Haji Tak Hapus Antrean Jemaah Lama

News | Selasa, 14 April 2026 | 16:47 WIB

DPR Minta Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI Diproses Tegas Sesuai Aturan

DPR Minta Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI Diproses Tegas Sesuai Aturan

News | Selasa, 14 April 2026 | 16:35 WIB