Suara.com - Guru Besar UI bidang Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan, nelayan China tidak benar-benar pergi dari Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Natuna Utara, Provinsi Kepulauan Riau, seperti yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya kemarin.
Hikmawanto mengatakan, kalau kapal nelayan dan coast guard China sudah tidak mengambil ikan di ZEE Natuna saat Jokowi berkunjung, itu artinya mereka tengah keluar sebentar untuk mengisi bahan bakar, bukan diusir oleh pemerintah Indonesia.
"Pengusiran tidak ada, perang-perangan di tengah laut. Mereka kalau keluar, bensinnya sudah habis, tapi kita narasikan mereka keluar atau kalah," kata Hikmawanto saat ditemui di Resto Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).
Menurut Hikmawanto, China tidak akan secara mudah keluar begitu saja dari klaim Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang bersinggungan dengan United Nation Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Hukum Laut Internasional PBB 1982 yang menyebut laut Natuna Utara merupakan ZEE Indonesia.
"Anda harus paham rakyat China dan pemerintah (Indonesia) tidak akan mundur dari klaim garis kedaulatan mereka. Bisa-bisa saja dia buat garis dan dia pertahankan tidak mau mindur dari situ. Kalau misalnya cina gak punya uang tak punya kekuatan mungkin kita bisa berada di situ, tapi kan mereka punya power," tegasnya.
Sebelumnya, dalam kunjungan ke Natuna, Jokowi mengaku sudah mendapatkan konfirmasi dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bahwa tidak ada lagi kapal China dan coast guard-nya yang beraktivitas di terorial Indonesia dan di ZEE.
"Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya gak ada. (ZEE) itu lewat semua kapal bisa, tapi hati hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia," kata Jokowi ketika bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu (8/1/2020).
TERPOPULER
