Tolak Omnibus Law, KSPI: Harusnya Jokowi Tiru Kebijakan SBY

Bangun Santoso | Welly Hidayat | Suara.com

Sabtu, 18 Januari 2020 | 17:13 WIB
Tolak Omnibus Law, KSPI: Harusnya Jokowi Tiru Kebijakan SBY
KSPI tolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS kesehatan. (Suara.com/Welly Hidayat)

Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam periode kedua keperintahannya seharusnya meniru era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mendukung kesejahteraan kaum buruh maupun rakyat.

Ketua Harian KSPI, Muhammad Rusdi mengatakan, kebijakan Jokowi melalui RUU Omnibus law, hanya akan membuat kaum buruh semakin terpuruk.

KSPI menilai, apabila DPR menyetujui usulan RUU Omnibus Law itu, hanya akan menguntungkan pengusaha. Hal itu dinilai berbeda dengan era Presiden SBY, bahwa dalam kebijakannya mampu menaikan upah layak mencapai 30 persen .

"Seharusnya pak Jokowi seperti apa yang dilakukan pak SBY terutama di tiga tahun terakhir menguatkan daya beli buruh, menguatkan daya beli masyarakat melalui upah minimum yang layak. Di zaman SBY hampir kenaikan upah 30 persen, kemudian pak SBY juga mengeluarkan apa namanya bantuan langsung tunai dan mengeluarkan kredit KUR pada masyarakat yang kemudian daya beli masyarakat sangat tinggi dan produktif," ujar Rusdi di kantor LBH Jakarta, Jalan Kimia, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).

Rusdi mengungkapkan, buruh di era SBY mampu menjangkau kebutuhan kehidupan sehari-hari. Itu dirasakan pada tahun 2012-2014.

"Kami semua tambahan motor baru, kalaupun kredit macem-macemlah di era 2012-2014. Dan juga komitmen SBY di hadapan kami sudah saatnya Indonesia meninggalkan upah murah," ucap Rusdi.

Demi menolak RUU Omnibus Law itu, KSPI bersama serikat buruh lainnya menyatakan akan melakukan aksi demonstrasi pada Senin (20/1/2020) di Gedung DPR RI, Jakarta. Di mana disebut bakal ada sekitar 30 ribu buruh turun ke jalan dalam aksi tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berharap DPR RI segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law dalam waktu 100 hari. Jokowi bahkan akan memberikan apresiasi dengan mengangkat kedua jempol tangannya jika DPR bisa menyelesaikan dalam waktu 100 hari kerja.

"Cepat sekali kalau ini terjadi. Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," ujar Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Ritz Carlton Jakarta.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

KSPI: Omnibus Law Hanya akan Membuat Buruh Makin Terpuruk

KSPI: Omnibus Law Hanya akan Membuat Buruh Makin Terpuruk

News | Sabtu, 18 Januari 2020 | 17:03 WIB

Tolak Omnibus Law dan Kenaikan BPJS, 30 Ribu Massa KSPI akan Geruduk DPR RI

Tolak Omnibus Law dan Kenaikan BPJS, 30 Ribu Massa KSPI akan Geruduk DPR RI

News | Sabtu, 18 Januari 2020 | 14:07 WIB

Minta DPR Tuntaskan Omnibus Law 100 Hari Kerja, Jokowi Bakal Beri 2 Jempol

Minta DPR Tuntaskan Omnibus Law 100 Hari Kerja, Jokowi Bakal Beri 2 Jempol

News | Kamis, 16 Januari 2020 | 13:05 WIB

Sandiaga Setuju Omnibus Law Jokowi: Ciptakan Lapangan Kerja

Sandiaga Setuju Omnibus Law Jokowi: Ciptakan Lapangan Kerja

News | Rabu, 15 Januari 2020 | 13:46 WIB

Jokowi Sebut Omnibus Law Diajukan ke DPR Minggu Ini

Jokowi Sebut Omnibus Law Diajukan ke DPR Minggu Ini

News | Rabu, 15 Januari 2020 | 13:46 WIB

DPR Janji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cilaka

DPR Janji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cilaka

News | Senin, 13 Januari 2020 | 21:49 WIB

Lewat Audiensi di DPR, Buruh Tetap Tolak Omnibus Law RUU Cilaka

Lewat Audiensi di DPR, Buruh Tetap Tolak Omnibus Law RUU Cilaka

News | Senin, 13 Januari 2020 | 18:54 WIB

Terkini

Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana

Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana

News | Senin, 13 April 2026 | 23:00 WIB

Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!

Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!

News | Senin, 13 April 2026 | 22:48 WIB

Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global

Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global

News | Senin, 13 April 2026 | 22:30 WIB

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen

News | Senin, 13 April 2026 | 22:11 WIB

Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan

Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan

News | Senin, 13 April 2026 | 22:05 WIB

MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba

MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba

News | Senin, 13 April 2026 | 21:30 WIB

Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

News | Senin, 13 April 2026 | 21:06 WIB

Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

News | Senin, 13 April 2026 | 20:54 WIB

Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal

Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal

News | Senin, 13 April 2026 | 20:47 WIB

Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi

Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi

News | Senin, 13 April 2026 | 20:39 WIB