Suara.com - Hakim dan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak memasuki ruang sidang lanjutan enam tahanan politik Papua. Mereka menolak masuk lantaran dua dari enam terdakwa yakni Ambrosius Mulait dan Dano Anes Tabuni bersikeras mengenakan koteka dalam persidangan.
Ambrosius Mulait mengatakan bahwa pada Senin (13/1/2020) pekan lalu mejelis hakim juga menunda persidangan lantaran dirinya dan Dano mengenakan koteka.
"Jaksa maupun hakim tidak mau masuk dalam ruangan sidang karena kami, saya bersama Dano menggunakan koteka. Kemarin kami juga sempat berdebat karena sidangnya juga ditunda," kata Ambrosius di PN Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).
Ambrosius mengemukakan bahwa alasan dirinya mengenakan koteka merupakan bagian dari identitas dirinya sebagai orang Papua. Menurutnya, jika negara mengakui Papua merupakan bagian Indonesia seharusnya dapat menerima perbedaan tersebut.
"Tapi respons hakim dengan alasan bahwa ini tata tertib pengadilan yang harus diikuti," katanya.
"Kalau melihat dari tulisan Bhineka Tunggal Ika itu (di ruang sidang) lebih tinggi dibanding tata tertib pengadilan itu sendiri. Dan di tempat ini yang harus menerima semua perbedaan itu tapi pada kenyataannya hakim tidak," sambungnya.
Sementara itu, Dano Anes Tabuni mengaku pihaknya akan mengalah dengan mengikuti kemauan hakim dan jaksa untuk mengenakan celana. Meskipun ia kecewa atas sikap pemerintah yang dinilainya kerap memaksa kemauan orang Papua.
"Jadi kami akan mengalah dan kami hari ini akan pakai celana. Dan kami memang bukan baru kali ini dipaksa pakai celana. Tapi negara ini melalui kaki tangannya militer TNI Polri selalu memaksa orang Papua harus ini dan itu," kata Dano.
TERPOPULER
