Infografis
Suara.com - Sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat Sumatera Barat menolak kedatangan ratusan wisatawan asal China ke daerah tersebut, Minggu (26/1) akhir pekan lalu.
Bahkan, kelompok yang menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Minangkabau, menyambangi DPRD Sumbar untuk mendesak wisatawan China harus keluar dalam waktu 2x24 jam terhitung hari kedatangan.
"Mengingat kegelisahan dan ketakutan masyarakat Sumbar maka kami minta tuntutan ini bisa dikabulkan," klaim juru bicara FMM Munzir Jalaluddin, Senin (27/1/2020).
Selain itu, FMM juga menuntut 6 hal lainnya seperti membatalkan jadwal kedatangan wisatawan asal China berikutnya tanggal 31 Januari.
Tak hanya itu, FMM meminta tidak menerima wisatawan asal China sampai wabah virus Corona dinyatakan aman dan tidak ada lagi.
"Menolak semua impor makanan dalam bentuk apa pun dari negara China, segera melakukan pemakhzulan terhadap gubernur Sumbar," kata dia seperti diberitakan Covesia.com—jaringan Suara.com.
Selain itu, FMM menyatakan kekecewaan terhadap seluruh wali kota dan bupati yang menerima turis China.
Mereka juga meminta perizinan PT Coco'Tour sebagai agen wisata yang mendatangkan turis asal China ditinjau ulang.
Sentimen rasis
Baca Juga: 174 Turis China Tiba di Sumbar Ditolak Warga, Wagub Gelar Rakor
Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Muhammad Taufik mengungkapkan, faktor utama penyebab di balik penolakan warga Sumbar terhadap turis asal China bukan sepenuhnya karena virus corona, melainkan karena sentimen anti-Tionghoa.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) harus memberikan pengertian kepada kelompok-kelompok masyarakat yang menolak kedatangan wisatawan asal Kota Kunming Provinsi Yunan Tiongkok itu.
"Pemprov Sumbar harus bisa menjelaskan kepada masyarakat," jelas Muhammad Taufik saat dihubungi Covesia via telepon, Senin (27/1/2020).
Taufik mengatakan bahwa Pemprov Sumbar adalah otoritas yang berhak menyatakan, wisatawan asal Tiongkok tersebut bebas dari virus corona atau tidak.
Oleh karena itu, masyarakat harus percaya dan tidak terpengaruh oleh hoaks yang berkembang di media sosial.
Meski demikian, Pemprov harus bisa melakukan antisipasi dengan cepat agar penolakan masyarakat tidak semakin berkembang. Di dalam konteks sosial, reaksi penolakan adalah hal yang wajar.
