REGIONAL:
Suara.com - Revitalisasi Monumen Nasional (Monas) di era Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menimbulkan polemik di masyarakat. Perdebatan soal proyek senilai Rp 71,3 miliar ini juga ramai menjadi perdebatan di media sosial.
Warganet di media sosial bahkan mengunggah cuitan dengan tagar #SaveMonasSaveJakarta.
Pantauan Suara.com, tagar #SaveMonasSaveJakarta ini mulai menggema di Twitter pada Selasa (28/1/2020) siang. Telah ada lebih dari 18 ribu cuitan yang memakai hastag tersebut.
Rata-rata warganet menyoroti penebangan pohon di kawasan Monas. Seperti cuitan yang diunggah oleh akun @ariaaput berikut ini.
"Kita tidak perlu menjadi hebat dengan banyak infrastruktur yang kita bangun, terutama Jakarta. Saya sangat peduli dengan apa yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan. Kalau lu cuma mikir daerah pejabat di selatan doang buat ada resapan air, sisanya gimana? #SaveMonasSaveJakarta," cuitnya dalam bahasa Inggris.
Akun @Dwilaila92 heran dengan revitalisasi yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Whats the plan? #SaveMonasSaveJakarta," tulisnya dengan melampirkan foto sebelum dan saat proses revitalisasi.
Sementara itu warganet lainnya bahkan membagikan tautan petisi untuk menghentikan Monas.
"Hentikan Revitalisasi Monas dan kembalikan seperti semula sebagai paru paru Kota Jakarta. #SaveMonasSaveJakarta #JakartaButuhPohon-Tandatangani Petisi!" cuit @arumoktaviana.
Untuk diketahui, revitalisasi Monas memicu kontroversi karena disebut mengorbankan sekitar 190 pohon dan dikerjakan oleh kontraktor bermasalah. Tetapi tudingan itu telah dibantah oleh Pemerintah DKI Jakarta dan kontraktor yang memenangkan tender, PT Bahana Prima Nusantara.
Revitalisasi Monas dianggarkan senilai Rp 71,3 miliar dan dikerjakan oleh PT Bahana Prima Nusantara sebagai pemenang tender dengan penawaran Rp 64,41 miliar.
Kekinian, Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka sekaligus Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengundang sejumlah menteri dan pengamat untuk membahas polemik revitalisasi kawasan Monas.
Menurut Pratikno, Pemprov DKI untuk meminta persetujuan dulu kepada Komisi Pengarah (Komrah) untuk melakukan revitalisasi Monas sesuai Perpres 25/1995.
"Jadi, secara prosedural memang kami minta kepada Pemprov DKI untuk meminta persetujuan dulu kepada Komrah, karena itu aturan yang masih berlaku dan tentu saja harus ditaati. Bagaimana nanti tanggapan komisi pengarah, itulah nanti yang akan dilakukan rapat penuh Komrah," katanya.
TERPOPULER
