Infografis
Suara.com - Tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat merasa 'mules-mules' mendengar janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai perhatian publik.
Tak terkecuali dengan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu yang memberikan respons lewat akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
Said Didu menilai, tanggapan Sri Mulyani tersebut menunjukkan kesadaran akan persoalan yang selama ini ditutup-tutupi. Terutama mengenai beban keuangan negara dan beragam janji yang disebut tidak masuk akal.
"Setelah sekian lama menutupi, sepertinya Menteri Keuangan sudah menyadari bahwa beban keuangan negara makin berat dengar janji-janji kampanye yang tidak rasional - seperti pernyataannya tentag "gaji" pengangguran dan akan menjual asset negara di Jakarta untuk biaya pindah ibu kota," cuit Said Didu seperti dikutip Suara.com, Kamis (6/2/2020).
Lebih lanjut, Said Didu lantas membeberkan deretan janji Jokowi yang dianggap tidak rasional sehingga membuat Sri Mulyani sakit perut.
"1. Tol laut, 2. Tingkat pertumbuhan ekonomi, 3. Tidak akan impor, 4. Tidak akan tambah utang, 5. Swasembada beras, gula, garam dll, 6. Memberikan "gaji" ke penganggur, 7. Kelayakan berbagai infrastruktur, 8. Dll," imbuhnya.
Tak pelak, cuitan Said Didu ini menuai perhatian dari warganet. Banyak dari mereka yang memberikan dukungan, tapi ada pula yang justru mengkritik uraian tersebut.
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat mengaku sakit perut karena mendengar salah satu janji kampanye Jokowi, yakni program kartu prakerja.
Program itu dibuat untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang belum bekerja atau masih menganggur.
Baca Juga: Buntut Kasus Bullying, Kepala SMP 16 Malang Hingga Guru Bakal Disanksi
Sakit perut yang dikatakan Sri karena terkait dengan anggaran yang harus digelontorkan untuk menjalanlan program kartu pra kerja tersebut.
Menurutnya, kalau Jokowi sudah terpilih dapat diartikan kalau janji itu menjadi sebuah utang pemerintah untuk segera dibayar lunas bagi masyarakat.
Kalau memang anggaran negara terbatas, Sandiaga menuturkan kalau Sri selaku bendahara negara bisa memilah mana program yang menjadi prioritas.
"Nah tapi kan kami tahu bahwa kemampuan keuangan kami terbatas. Jadi harus ada yang skala prioritas ada yang enggak," kata dia.
Sandiaga Uno Beri Respons
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut seandainya dirinya menjadi Sri Mulyani pasti tidak akan menyampaikan hal tersebut.
