Suara.com - Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Zenzi Suhadi menyoroti poin-poin pada draf Rancang Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satu poinnya yang disoroti yakni terkait hak korporasi.
Menurut Zenzi, di dalam RUU tersebut terdapat aturan yang mengatur penerbitan izin oleh pemerintah kepada korporasi, tanpa mempertimbangkan lingkungan dan hak rakyat.
"Kalau kami lihat setelah pemerintah menerbitkan izin kepada korporasi tanpa membertimbangkan lingkungan dan hak rakyat," ujar Zenzi di Kantor Walhi Nasional, Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Selain itu ia mengatakan di dalam RUU tersebut pemerintah tidak bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi.
Selanjutnya, korporasi diberikan dua keistimewaan. Pertama yakni soal investasi mengedepankan proses pelayanannya. Kedua, bahaya impunitas terhadap korporasi dalam konteks hukum.
"Jadi sebenarnya korporasi ini dibuat supaya terbebas dari jangkauan hukum, di lihat dari UU 32 UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sanksi administrasi itu baru diberikan kalau sudah berjalan di pemerintah atau diputuskan oleh pemerintah dan sudah masuk ke pidana," kata dia.
Ia pun menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja hanya untuk melayani korporasi dibanding melayani masyarakat seperti zaman persekutuan dagang asal Belanda (VOC) di masa kolonial.
"Kami lihat posisi korporasi Indonesia ke depan itu seperti VOC. Yakni soal haknya terhadap sumber daya alam, bagaimana rakyat diisolasi untuk tidak punya hak dan negara berperan melayani VOC," ucap Zenzi.
Lebih lanjut, ia mengaku bakal mempelajari kembali sejarah pembentukan VOC sebelum masuk ke Indonesia.
"Ke depan juga kami mau memeriksa juga apa yang dibicarakan oleh para pembentuk VOC sebelum masuk ke Indonesia di dalam merancang regulasi hindia Belanda karena kami lihat posisi korporasi Indonesia ke depan," katanya.
TERPOPULER
