BKD Diberi Waktu 12 Hari Tangani Satu PNS DKI Terpapar Radikalisme

Agung Sandy Lesmana | Fakhri Fuadi Muflih
BKD Diberi Waktu 12 Hari Tangani Satu PNS DKI Terpapar Radikalisme
PNS DKI tak diizinkan masuk saat Anies Baswedan pidato karena telat datang. (Suara.com/Bowo)

"Saya minta ke BKD untuk menuntaskan dalam waktu 12 hari," katanya.

Suara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah tak menampik masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta yang terpapar radikalisme.

Ia menyebut jumlah pegawai yang terpapar mencapai puluhan orang. Bahkan, di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, kata Saefullah, masih ada satu orang yang terpapar radikalisme.

"Di DKI Jakarta termasuk Kementerian itu ada jumlahnya puluhan, di DKI Jakarta disinyalir ada satu orang terpapar radikalisme," ujar Saefullah di hadapan 3,039 PNS DKI baru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Ia mengaku info ini didapat langsung dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menurutnya data tersebut menyatakan ada ratusan PNS di Indonesia yang diduga terpapar radikalisme.

"Ada surat dari Kemenkum HAM, di seluruh Indonesia ada ratusan PNS yang disinyalir terpapar radikalisme," kata dia.

Karena itu ia mengingatkan agar para pegawai plat merah ini terus mengingat sumpah PNS yang berjanji setia pada Pancasila dan NKRI. Soal adanya satu orang yang terpapar radikalisme, ia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera menanganinya.

"Saya minta ke BKD untuk menuntaskan dalam waktu 12 hari," katanya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS