BKD Diberi Waktu 12 Hari Tangani Satu PNS DKI Terpapar Radikalisme

Agung Sandy Lesmana | Fakhri Fuadi Muflih | Suara.com

Kamis, 27 Februari 2020 | 06:05 WIB
BKD Diberi Waktu 12 Hari Tangani Satu PNS DKI Terpapar Radikalisme
PNS DKI tak diizinkan masuk saat Anies Baswedan pidato karena telat datang. (Suara.com/Bowo)

Suara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah tak menampik masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta yang terpapar radikalisme.

Ia menyebut jumlah pegawai yang terpapar mencapai puluhan orang. Bahkan, di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, kata Saefullah, masih ada satu orang yang terpapar radikalisme.

"Di DKI Jakarta termasuk Kementerian itu ada jumlahnya puluhan, di DKI Jakarta disinyalir ada satu orang terpapar radikalisme," ujar Saefullah di hadapan 3,039 PNS DKI baru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Ia mengaku info ini didapat langsung dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menurutnya data tersebut menyatakan ada ratusan PNS di Indonesia yang diduga terpapar radikalisme.

"Ada surat dari Kemenkum HAM, di seluruh Indonesia ada ratusan PNS yang disinyalir terpapar radikalisme," kata dia.

Karena itu ia mengingatkan agar para pegawai plat merah ini terus mengingat sumpah PNS yang berjanji setia pada Pancasila dan NKRI. Soal adanya satu orang yang terpapar radikalisme, ia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera menanganinya.

"Saya minta ke BKD untuk menuntaskan dalam waktu 12 hari," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mahfud MD Sebut Pemerintah Harus Lindungi Rakyatnya dari Virus Radikalisme

Mahfud MD Sebut Pemerintah Harus Lindungi Rakyatnya dari Virus Radikalisme

News | Jum'at, 21 Februari 2020 | 15:27 WIB

Polemik Rekomendasi Formula E di Monas, Anak Buah Anies Saling Tuduh Salah

Polemik Rekomendasi Formula E di Monas, Anak Buah Anies Saling Tuduh Salah

News | Jum'at, 14 Februari 2020 | 21:35 WIB

Picu Radikalisme, Wapres Maruf: Khatib Masjid Jangan Bangun Narasi Konflik

Picu Radikalisme, Wapres Maruf: Khatib Masjid Jangan Bangun Narasi Konflik

News | Jum'at, 14 Februari 2020 | 19:45 WIB

Pulangkan WNI ISIS, Pemerintahan Jokowi 'Digencet' Isu HAM dan Radikalisme

Pulangkan WNI ISIS, Pemerintahan Jokowi 'Digencet' Isu HAM dan Radikalisme

News | Kamis, 06 Februari 2020 | 19:27 WIB

Sekda Tak Tahu Ratusan Pohon Monas Ditebang: Gak Ada Nilainya Jika Dijual

Sekda Tak Tahu Ratusan Pohon Monas Ditebang: Gak Ada Nilainya Jika Dijual

News | Selasa, 04 Februari 2020 | 23:33 WIB

Gunduli Monas Demi Revitalisasi, Pemprov: Apakah Haram atau Langgar Hukum?

Gunduli Monas Demi Revitalisasi, Pemprov: Apakah Haram atau Langgar Hukum?

News | Selasa, 04 Februari 2020 | 19:56 WIB

Sempat Tunjuk Napi Penipuan Jadi Bos TransJakarta, Pemprov DKI Akui Lalai

Sempat Tunjuk Napi Penipuan Jadi Bos TransJakarta, Pemprov DKI Akui Lalai

News | Rabu, 29 Januari 2020 | 13:18 WIB

Dishub DKI Sebar Foto Banjir Monas, Anak Buah Anies Marah di WhatsApp Group

Dishub DKI Sebar Foto Banjir Monas, Anak Buah Anies Marah di WhatsApp Group

News | Sabtu, 25 Januari 2020 | 14:11 WIB

Dibantah Kemenag, FKPAI Cabut Pernyataan SMA di Sleman Terpapar Radikalisme

Dibantah Kemenag, FKPAI Cabut Pernyataan SMA di Sleman Terpapar Radikalisme

Jogja | Sabtu, 18 Januari 2020 | 13:43 WIB

Terkini

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB