Suara.com - Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bahwa pihaknya belum tentu bisa berbuat maksimal, jika Presiden Joko Widodo memilih opsi karantina wilayah atau lockdown dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Menurutnya, opsi lockdown memiliki konsekuensi tersendiri karena mewajibkan pemerintah wajib untuk menanggung kebutuhan hidup rakyat selama karantina wilayah diberlakukan.
Hal itu pula yang kemudian bakal membuat BNPB kewalahan dalam mendistribusikan bantuan dari pusat kepada rakyat miskin.
"Bayangkan kalau kemarin Bapak Presiden memutuskan untuk lockdown atau karantina wilayah. Mungkin hari ini BNPB akan kewalahan mendistribusikan anggaran dana sekian ratus juta penduduk Indonesia. Karena kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat," kata Doni dalam rapat virtual dengan Komisi VIII DPR, Senin (6/4/2020).
Doni menyebut salah satu faktor kesulitan itu lantaran tempat tinggal warga yang kebanyakan berada di wilayah sempit dan kumuh.
"Belum lagi masyarakat-masyarakat kita yang ada di daerah-daerah sangat sempit dan kumuh. Satu rumah itu dihuni oleh dua keluarga, mereka tidur bergantian. Mereka bekerja sebagai tenaga kasar. Tempatnya sempit," imbuhnya.
Doni mengatakan karantina wilayah bakal membuat mereka pekerja harian kehilangan penghasilan, ditambah ruang gerak yang dibatasi. Itupula yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah tak menerapkan opsi lockdown.
"Artinya apa kebijakan yang dibuat di satu sisi, pasti ada satu sisi lain yang kurang bagus. Namun apapun keputusan kepala negara, maka saya yakin kalau kita semua satu komando, kita bisa menghadapi Covid-19 ini jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain," kata dia.
Baca Juga: Nekat Buka saat Corona, Pemilik Tempat Fitness dan Bos Kafe Kini Masuk Bui
