Pemerintah Didesak Pecat Stafsus, Jika Ada yang Terbukti Korupsi
Politisi ini menilai tidak sepatutnya program pemerintah diserahkan kepada anggota staf khusus.
Suara.com - Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta Presiden Joko Widodo segera memecat Staf Khusus (Stafsus) yang terbukti korupsi.
"Pecat stafsus korup!" kata Rachland via akun Twitter-nya @RachlandNashidik.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menilai tidak sepatutnya program pemerintah seperti Kartu Prakerja diserahkan kepada anggota Stafsus. Menurutnya, hal itu sudah termasuk tindakan korupsi.
"Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK dimana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp 5,6 triliun untuk pelatihan online? Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden," ujarnya via Twitter.
Baca Juga: Tretan Muslim Siap Bagikan Voucher Belajar Ruangguru Bagi Penggemar NCT
Selain memecat stafsus yang korup, ia juga melayangkan sejumlah gugatan kepada Presiden Jokowi, salah satunya menghapus fasilitas pelatihan online yang ada di dalam Kartu Prakerja.
"Pak @jokowi, sebelum terlambat, saya ulangi desakan ini: Hapus pelatihan online," kata Rachland via akun Twitter-nya @RachlandNashidik.
Rachland meminta agar anggaran Kartu Prakerja sebanyak Rp 20 triliun dialihkan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.
"Gunakan semua dari 20 triliun [rupiah] anggaran kartu prakerja untuk BLT bagi rakyat yang sedang kesulitan," katanya.
Selain itu, ia meminta agar pemerintah menunjuk bank milik negara untuk menyalurkan dana BLT dan bukan perusahaan Financial Technology (fintech).
Baca Juga: Nasib Ruangguru: Dulu Berprestasi Dipuji Jokowi, Kini Terseret Badai PHK
"Tunjuk Bank Pemerintah menyalurkan BLT, bukan perusahaan fintech," kata Rachland.
