Suara.com - Komisi III DPR menyayangkan peristiwa kerusuhan di Lapas Klas II B Sorong Provinsi Papua Barat. Lantaran itu, Anggota Komisi III Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi meminta aparat segera melakukan penyidikan
Ia mengatakan, adanya pembakaran fasilitas umum dalam lapas tentunya harus dipertanggungjawabkan.
"Sampai saat ini, berita yang beredar kerusuhan tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi. Tentunya ini harus ada pendalaman, apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas," kata Aboebakar dalam keterangannya, Kamis (23/4/2020).
Aboebakar mengemukakan penyelidikan terhadap informasi yang menyebut ada tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi juga perlu dilakukan. Nantinya dari hasil penyelidikan, bisa diketahui pemicu peristiwa kerusuhan tersebut.
"Tentunya Dirjen Pemasyarakatan perlu turun tangan untuk melakukan audit. Agar situasi serupa tidak terjadi di tempat lain," katanya.
Ia mengatakan, Fraksi PKS sudah mengusulkan agar ada komisi pengawas pemasyarakatan, yang fungsinya menjamin pemenuhan hak-hak warga binaan sehingga dapat mencegah terjadinya kerusuhan seperti di Sorong.
"Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas," ujarnya.
Sebelumnya, ratusan warga binaan Lapas Sorong berbuat onar agar dibebaskan dengan alasan kemanusiaan di tengah wabah COVID-19 yang melanda Indonesia, Rabu (23/4/2020).
Narapidana tersebut membakar kasur dan berusaha menjebol tembok untuk membebaskan diri, namun aksi tersebut berhasil digagalkan aparat TNI dan Polri.
Kepala Lapas Sorong Nunus Ananto mengatakan aksi yang dilakukan oleh 335 warga binaan tersebut bertujuan agar mereka dibebaskan.
"Mereka minta dibebaskan dengan alasan kemanusiaan ingin merasakan hidup bebas seperti warga lainnya dan khawatir dengan wabah ini," ujarnya seperti dilansir Antara.
Ia menambahkan, kekinian situasi sudah aman dan petugas Lapas melakukan pendekatan persuasif dengan narapidana tersebut agar kembali ke kamar masing-masing.
Terpisah, Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan mengatakan, ada 300 prajurit gabungan dari unsur TNI dan Polri yang dikerahkan guna mengamankan situasi.
Ia menyampaikan bahwa aksi warga binaan tersebut berkaitan dengan permintaan asimilasi dan mereka diimbau agar tenang sehingga permasalahan dapat diselesaikan.
"Di lapangan sudah tenang dan warga binaan dihimbau agar tidak lagi beraksi. Aparat gabungan TNI dan Polri masih terus siaga sampai situasi benar-benar aman," ujarnya.
TERPOPULER
