Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding yang diajukan Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau Rommy. Hukuman penjara Rommy dikurangi menjadi 1 tahun.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menganggap bahwa keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cukup rendah memberikan pengurangan hukuman terhadap Rommy dalam perkara kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI.
"Memang jika dibandingkan tuntutan JPU KPK, putusan PT DKI tersebut dapat dibilang rendah, namun demikian setiap putusan majelis hakim tentu harus kita hargai dan hormati," kata Ali dikonfirmasi, Jumat (24/4/2020).
Ali menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK pun sudah menerima salinan putusan dari PT DKI Jakarta.
Untuk kemudian, JPU akan menganalisa terlebih dahulu hasil putusan PT DKI Jakarta. Hingga, selanjutnya menentukan sikap dan menyampaikan kepada pimpinan KPK.
"Sesuai mekanisme, tim JPU KPK akan menganalisa pertimbangan putusan tersebut dan segera mengusulkan penentuan sikap berikutnya kepada pimpinan KPK," ujar Ali.
Untuk diketahui, Rommy dikurangi masa hukumanya satu tahun oleh PT DKI Jakarta. Padahal, Rommy pada pengadilan tingkat pertama divonis dua tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rommy, Maqdir Ismail.
"Hari ini kami menerima copy pemberitahuan putusan parkara Pak M.Romahurmuziy dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Hakim PT Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap Bapak M. Romahurmuziy pidana 1 tahun penjara," kata Maqdir dikonfirmasi,Kamis (23/4/2020) malam.
Diketahui, Pengadilan Tingkat Pertama Rommy divonis 2 Tahun penjara denda Rp 100 juta. Rommy juga dinyatakan terbukti menerima uang suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik M Muafaq Wirahadi.
Baca Juga: Pengacara: Romahurmuziy Bisa Bebas Pekan Depan
Rommy menerima suap Rp 325 juta dari Haris Hasanudin. Sementara dari Muafaq Wirahadi, Rommy menerima Rp 91,4 juta.
Untuk diketahui, putusan hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. JPU sebelumnya menuntut Rommy dipenjara selama 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.
JPU juga menuntut pidana tambahan terhadap Rommy dalam wujud pembayaran uang Rp 46,4 juta. JPU juga meminta hakim mencabut hak politik Rommy selama 5 tahun terhitung setelah menyelesaikan masa pemenjaraan.
