Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data penerima bantuan sosial yang diberikan pemerintah dibuka secara transparan. Sehingga, tidak menimbulkan kecurigaan terkait program jaring pengaman sosial.
"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendapat laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwa program jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bansos tunai, dana desa sudah berjalan.
Ia pun meminta agar bansos segera cepat diberikan pada minggu ini kepada keluarga yang terdampak covid-19.
"Saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima semakin baik. saya minta minggu ini sudah semuanya sudah bisa diterima," katanya.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kepala daerah hingga kepala desa untuk menyisir warga mana yang belum mendapat bansos dari pemerintah.
"Saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah. Agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat (bantuan) segera bisa dicarikan solusinya," katanya lagi.
Tak hanya itu, Jokowi menginginkan agar jajarannya mengatur waktu dengan baik, sehinga bantuan sosial dari pemerintah dan daerah bisa segera terdistribusi dengan baik.
Bahkan Jokowi meminta dibuat hotline pengaduan agar bisa diketahui adanya penyimpangan dalam hal penyaluran bansos.
Baca Juga: Berdamai usai Ribut Bansos, Anak Ibu RT dan Warga di Koja Tetap Tersangka
"Persoalan timing betul-betul harus dimanage secara baik. karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa. Saya minta dibuat hotline untuk pengaduan. Sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat," imbuhnya.
