Suara.com - Lima dari enam tahanan politik Papua yang harusnya dapat asimilasi dari Kemenkumham untuk bebas dari Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa (12/5/2020) hari ini, ternyata batal dibebaskan. Diduga ada tekanan politik yang belum mengizinkan mereka bebas.
Kelima tapol yang harusnya bebas hari ini di antaranya Surya Anta Ginting (39), Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni (31), Charles Kossay (26), Ambrosius Mulait (25), dan Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge (20).
Mereka divonis hakim pidana penjara selama 9 bulan dikurangi masa tahanan, namun karena telah memenuhi syarat yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, seharusnya mereka bebas hari ini.
"Namun ternyata pembebasan itu batal. Padahal, Para Tapol sudah menjalankan seluruh prosedur administrasi untuk bebas hari ini Selasa, 12 Mei 2020," kata Tim Advokasi Papua Michael Himan di Jakarta.
Bahkan, Michael mengungkapkan bahwa petugas bagian registrasi Rutan Salemba sudah telah menyatakan kelima tapol Papua itu bisa mulai berkemas untuk bebas hari ini.
"Para tapol sudah mempersiapkan diri dan mengemasi barang-barang dan menunggu di ruang transit bebas Keluar," lanjutnya.
Namun, tiba-tiba pada pukul 14.00 WIB, petugas registrasi kembali memanggil kelima tapol dan menyatakan bahwa asimilasi batal diberikan kepada mereka sehingga mereka batal bebas hari ini.
"Alasannya 'para tapol melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara' di mana berbenturan dengan PP 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," ucap Michael.
Oleh karena itu, kelima tapol ini masih harus mendekap di penjara sekitar 2 minggu ke depan, diperkirakan mereka baru bisa bebas tanpa asimilasi pada 28 Mei 2020.
Tim Advokasi Papua menduga ada tekanan politik yang masih saja menekan para aktivis Papua, bahkan ketika mereka sudah divonis sekali pun.
"Kami menduga adanya tekanan politik atau terjadi dugaan abuse of power oleh pemegang Kekuasaan," tegasnya.
Tim Advokasi Papua juga meminta Ombudsman RI dan Komnas HAM untuk menyelidiki keputusan yang diambil oleh Kemenkumham dan Dirjen Pemasyarakatan ini.
Sementara satu tahanan politik lainnya, Isay Wenda (25) yang divonis 8 bulan penjara dikurangi masa tahanan, sudah keluar penjara terlebih dahulu pada 24 April 2020 lalu.
Untuk diketahui, Majelis hakim memutuskan bahwa keenamnya terbukti bersalah karena melanggar Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 KUHP tentang makar saat menggelar aksi damai terkait di depan Istana Negara Jakarta menolak rasisme terhadap mahasiswa Papua di Asrama Papua di Surabaya pada 28 Agustus 2019 lalu.
TERPOPULER
