Jawab Bantahan Pemkab Lamongan, Lapor Covid-19: Mohon Buka Data Tes PCR

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Jum'at, 03 Juli 2020 | 21:32 WIB
Jawab Bantahan Pemkab Lamongan, Lapor Covid-19: Mohon Buka Data Tes PCR
Petugas mengatur sampel dari pasien yang mengikuti test PCR di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (5/5). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Lapor Covid-19 (Laporcovid19.org) menjawab bantahan Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait kabar pengurangan tes PCR agar angka kasus Covid-19 di wilayah tersebut menurun.

Seorang penggagas relawan Lapor Covid-19 Irma Hidayana mengatakan, untuk menjawab bantahan tersebut ada baiknya Pemkab Lamongan merilis data berapa jumlah tes PCR di wilayahnya. Sehingga, publik bisa melihat dan menilai bersama secara objektif. Hal itu, menurut dia lebih efektif ketimbang saling bantah.

"Kita lebih pengen objektif aja. Saya kalau misalkan mau dipilih bantahannya itu ya pokoknya terima kasih atas tanggapannya. Tetapi untuk supaya kita lebih objektif bersama-sama boleh gak kami memohon Pemkab Lamongan gitu untuk membuka data tes PCR. Nanti kan bisa dibandingkan tuh data tesnya berapa terus jumlah yang terinfeksi berapa," mata Irma kepada Suara.com, Jumat (3/7/2020).

Dari data tersebut nantinya bisa terlihat, apakah penurunan jumlah kasus Covid-19 di Lamongan berbanding lurus dengan sedikitnya jumlah tes PCR yang dilakukan atau justru sebaliknya.

"Karena kalau kasusnya sedikit dan jumlahnya tes PCR nya sedikit ya iya lah pasti akan menemukan kasus lebih sedikit," ujar Irma.

Di luar dari peristiwa bantahan dari Pemkab Lamongan, Irma berujar, data tes PCR memang sebaiknya dibuka secara transparan kepada publik oleh pemerintah baik daerah maupun nasional. Mengingat, lanjut dia, pembukaan data tes PCR bisa menjadi kunci dalam penanganan pandemi.

Selain transparansi data tes PCR, data mengenai jumlah orang berstatus PDP dan ODP sekaligus jumlah berapa banyak meninggal dari dua kelompok tersebut juga perlu dipublikasikan.

"Apakah cukup itu aja? Mungkin nggak cukup. Karena kalau misalnya kan ada juga laporan yang semacam oh gak dijadikan PDP padahal sudah menunjukan gejala dan sebagainya. Kenapa alasannya? Alasannya macam-macam," katanya Irma.

Diketahui sebelumnya, kabar mengenai pengurangan tes PCR agar angka kasus Covid-19 di Kabupaten Lamongan menurun direspon pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Pemkab Lamongan menepis adanya kabar tersebut.

baca juga

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan Taufiq Hidayat mengatakan, penekanan angka Covid-19 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya membantah adanya kabar, jika langkah pemkab menurunkan kasus Covid-19 dilakukan dengan mengurangi tes PCR.

“Tidak benar, saat ini dalam pengendalian penularan Covid-19 di Lamongan konsentrasi dan penekanan pada bagaimana supaya masyarakat menjadi patut terhadap prtokol kesehatan,” kata Taufiq saat dikonfirmasi Suara.com melalui selulernya, Jum'at (3/7/2020).

Meski begitu, pihaknya memang mengakui jika pada hari sebelumnya pengiriman PCR ke Provinsi Jawa Timur ada keterlambatan. Alasanya, Pemkab Lamongan bakal segera mengoperasikan alat tes PCR secara mandiri.

“Jadi kami berharap tidak mengirim lagi PCR ke Surabaya, tapi cukup di Lamongan,” tuturnya.

Dia mengemukakan, rumah sakit yang akan difasilitasi alat tes PCR adalah RSUD Soegiri. Lebih lanjut, pemkab berharap dengan memiliki alat tes sendiri bisa cepat mendeteksi penyebaran kasus Covid-19.

“Tracing harus dilakukan tanpa melihat lab maupun hasil lab. Hal tersebut adalah konsentrasi kami saat ini untk mempersiapkan masyarakat menuju New Normal,” sebutnya.

Untuk diketahui, munculnya kabar Pemkab Lamongan mengurangi tes PCR untuk menekan angka Covid-19 dikemukakan dari laporan Koalisi Warga untuk Laporcovid-19 Ahmad Arif melalui akun Twitter-nya.

Dia menyebut, mendapat informasi dari sejumlah dokter yang ditekan kepala daerah agar mengurangi tes PCR dan hanya memakai tes cepat antibodi agar kasus positif di daerah tidak bertambah. Daerah tersebut meliputi Nusa Tenggara, serta Lamongan dan Kediri, Jawa Timur.

"Laporcovid-19 mendapat informasi dari sejumlah dokter yang ditekan kepala daerah agar mengurangi tes PCR dan hanya memakai tes cepat antibodi agar kasus positif di daerah tidak bertambah. Daerah itu meliputi Nusa Tenggara Barat, serta Lamongan dan Kediri, Jawa Timur," cuit Anggota Koalisi Warga untuk Lapor COVID-19 Ahmad Arif melalui akun Twitternya pada Jumat (3/7/2020).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemkot dan Pemkab Kediri Bantah Menekan Dokter untuk Kurangi Tes PCR

Pemkot dan Pemkab Kediri Bantah Menekan Dokter untuk Kurangi Tes PCR

Jatim | Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:58 WIB

Pemkab Lamongan Bantah Laporcovid-19 Soal Kabar Pengurangan Tes PCR

Pemkab Lamongan Bantah Laporcovid-19 Soal Kabar Pengurangan Tes PCR

Jatim | Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:20 WIB

Butuh 1 Juta Unit, Pemerintah Percepat Produksi PCR Kit Dalam Negeri

Butuh 1 Juta Unit, Pemerintah Percepat Produksi PCR Kit Dalam Negeri

News | Kamis, 02 Juli 2020 | 10:47 WIB

Terkini

Polda Metro Jaya Pastikan Panggil Hotman Paris usai PWI Serahkan Bukti

Polda Metro Jaya Pastikan Panggil Hotman Paris usai PWI Serahkan Bukti

News | Rabu, 22 Juli 2026 | 17:49 WIB

Kenaikan Tarif WNI Harusnya Tak Tumbalkan Keadilan dan Pengabdian

Kenaikan Tarif WNI Harusnya Tak Tumbalkan Keadilan dan Pengabdian

News | Rabu, 22 Juli 2026 | 17:48 WIB

Bukalapak Bertransformasi: Bukan Lagi E-Commerce, Gaming Kini Sumbang Hampir 90 Persen Pendapatan

Bukalapak Bertransformasi: Bukan Lagi E-Commerce, Gaming Kini Sumbang Hampir 90 Persen Pendapatan

Tekno | Rabu, 22 Juli 2026 | 17:46 WIB

Cara Maksimalkan AI Kamera Samsung Galaxy S26, Hasilkan Foto Malam dan Video Jernih dengan Mudah

Cara Maksimalkan AI Kamera Samsung Galaxy S26, Hasilkan Foto Malam dan Video Jernih dengan Mudah

Tekno | Rabu, 22 Juli 2026 | 17:42 WIB

Purbaya Akan Temui Kepala BGN Bahas Efisiensi Anggaran MBG 2027

Purbaya Akan Temui Kepala BGN Bahas Efisiensi Anggaran MBG 2027

Bisnis | Rabu, 22 Juli 2026 | 17:40 WIB

Apakah Smartwatch Harus Sesuai Merek HP? Ini 9 Tips Memilih Produk yang Tepat

Apakah Smartwatch Harus Sesuai Merek HP? Ini 9 Tips Memilih Produk yang Tepat

Tekno | Rabu, 22 Juli 2026 | 17:38 WIB

Malam Ini! Garuda Pertiwi Hadapi Laos di Final AFF Women's Cup 2026

Malam Ini! Garuda Pertiwi Hadapi Laos di Final AFF Women's Cup 2026

Your Say | Rabu, 22 Juli 2026 | 17:37 WIB

Mengenal Gunung Pickaxe, Lokasi Fasilitas Iran yang Akan Dibom Amerika Serikat

Mengenal Gunung Pickaxe, Lokasi Fasilitas Iran yang Akan Dibom Amerika Serikat

News | Rabu, 22 Juli 2026 | 17:30 WIB

Ulasan Novel Kendat, di Balik Konspirasi Kematian Berantai di Kota P

Ulasan Novel Kendat, di Balik Konspirasi Kematian Berantai di Kota P

Your Say | Rabu, 22 Juli 2026 | 17:30 WIB

Heboh Isu Babinsa Bakal Awasi Wajib Pajak, Begini Penjelasan Tegas TNI AD

Heboh Isu Babinsa Bakal Awasi Wajib Pajak, Begini Penjelasan Tegas TNI AD

News | Rabu, 22 Juli 2026 | 17:27 WIB

×