Percepatan Proyek Strategis Nasional, Jokowi Minta Ada Terobosan Pembiayaan
Jokowi juga memerintahkan jajarannya mencari alternatif sumber pendanaan lainnya agar tak membebankan APBN.
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembangunan Tol Trans Sumatera dan ruas backbone membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cisumdawu di Istana Merdeka melalui video conference, Selasa (7/7/2020).
Jokowi mengatakan jalan tol Trans Sumatera kebutuhan untuk investasinya sebesar Rp 476 triliun.
"Dari total investasi itu, masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp 386 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai tahun 2024," ujar Jokowi saat membuka ratas melalu siaran Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (7/7/2020).
Karena itu ia meminta agar jajarannya untuk mengkalkulasi kelayakan finansial. Jokowi juga memerintahkan jajarannya mencari alternatif sumber pendanaan lainnya agar tak membebankan APBN.
"Saya minta ini betul-betul dikalkulasi kelayakan finansialnya juga mungkin opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini. Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung dari APBN. Ini yang saya kira perlu digarisbawahi," ucap Jokowi.
Tak hanya itu, mantan Gubernur Jakarta ini juga menyoroti pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang terhambat. Karena itu ia memerintahkan agar menyelesaikan proyek pembebasan lahan tersebut.
"Ini jalan tol penting sekali tapi terhambat. Saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat. Kemudian pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan terutama kementerian ATR/BPN," kata Jokowi.
Kemudian Jokowi juga meminta jajarannya untuk menyelesaikan peraturan teknis pelaksana baik di Kementerian ATR/BPN maupun kementerian keuangan.
"Juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana baik ini di kementerian atr/bpn maupun kementerian keuangan. ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semu anya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati," tutur dia.
Selain itu Kepala Negara juga menyoroti kendala aturan teknis dan prosedur administrasi terus jadi berulang-ulang dalam pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional.
