Dapat WTP Lagi, Jokowi: Jadikan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai Perbaikan

Dwi Bowo Raharjo, Ummi Hadyah Saleh

Senin, 20 Juli 2020 | 17:32 WIB
Dapat WTP Lagi, Jokowi: Jadikan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai Perbaikan
(Youtube/retariat Presiden)

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bersyukur kembali memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2019.

Sudah empat tahun pemerintah pusat mendapatkan opini WTP terhadap LHP LKPP dari tahun 2016 hingga 2019.

"Alhamdulillah selama empat tahun berturut-turut sejak 2016 sampai 2019 pemerintah pusat dapat mempertahankan opini WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK. Jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan predikat WTP juga meningkat dari 82 entitas di tahun 2018 menjadi 85 di tahun 2019," Jokowi saat memberikan sambutan dalam penyampaian LHP LKPP tahun 2019 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2020).

Mantan Gubernur Jakarta itu meminta jajaran menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai parameter perbaikan, reform dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara.

"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, parameter reform dan sebagai parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran negara," ucap dia.

Tak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan kementerian dan lembaga yang sudah mendapatkan opini WTP untuk tetap mempertahankan dan melakukan reformasi.

Kemudian untuk kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak menyatakan pendapat (TMP) atau disclaimer untuk segera melakukan perbaikan.

Selain itu, Jokowi mengaku akan terus memantau kementerian atau lembaga yang melakukan langkah-langkah perbaikan. Kepala Negara menginginkan uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan bisa dirasakan masyarakat.

"Langkah perbaikan betul-betul harus konkret harus nyata sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tutur dia.

baca juga

Terakhir Jokowi menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2019.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Terima LHP LKPP, Jokowi: Percuma Tidak Bisa Cepat Dibelanjakan untuk Rakyat

Terima LHP LKPP, Jokowi: Percuma Tidak Bisa Cepat Dibelanjakan untuk Rakyat

News | Senin, 20 Juli 2020 | 16:39 WIB

Presiden Tunjuk Erick Thohir Jadi Ketua Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi

Presiden Tunjuk Erick Thohir Jadi Ketua Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi

Bisnis | Senin, 20 Juli 2020 | 16:09 WIB

Presiden Jokowi Diminta Lobi Malaysia agar Deportasi Djoko Tjandra

Presiden Jokowi Diminta Lobi Malaysia agar Deportasi Djoko Tjandra

News | Minggu, 19 Juli 2020 | 20:11 WIB

Kemenhan Jelaskan Temuan BPK Soal APBN Rp 48 M Mengalir ke Rekening Pribadi

Kemenhan Jelaskan Temuan BPK Soal APBN Rp 48 M Mengalir ke Rekening Pribadi

News | Minggu, 19 Juli 2020 | 13:47 WIB

Viral Foto Sri Mulyani dan Jokowi saat 1998, Sri Mulyani Diramal Jadi RI 1

Viral Foto Sri Mulyani dan Jokowi saat 1998, Sri Mulyani Diramal Jadi RI 1

News | Minggu, 19 Juli 2020 | 13:39 WIB

Pengusaha Rokok Protes, Jokowi Diminta Cabut Perpres 18/2020

Pengusaha Rokok Protes, Jokowi Diminta Cabut Perpres 18/2020

Bisnis | Minggu, 19 Juli 2020 | 11:34 WIB

Terkini

Kisah di Balik Reshuffle Purbaya: Ditelepon Mensesneg Saat Rapat, Tak Kembali ke Ruang Sidang

Kisah di Balik Reshuffle Purbaya: Ditelepon Mensesneg Saat Rapat, Tak Kembali ke Ruang Sidang

News | Selasa, 15 September 2026 | 06:11 WIB

Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda Diperpanjang 3 Hari

Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda Diperpanjang 3 Hari

Foto | Selasa, 15 September 2026 | 06:00 WIB

20 Kardus dan Koper Berisi Uang Ratusan Miliar Diamankan KPK saat OTT Kasus HGB Bogor

20 Kardus dan Koper Berisi Uang Ratusan Miliar Diamankan KPK saat OTT Kasus HGB Bogor

News | Selasa, 15 September 2026 | 00:17 WIB

Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk

Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk

Entertainment | Selasa, 15 September 2026 | 00:04 WIB

KPK Tangkap 17 Orang saat OTT Kasus HGB Bogor! Ada Fahd A Rafiq hingga Arif Sugiyanto

KPK Tangkap 17 Orang saat OTT Kasus HGB Bogor! Ada Fahd A Rafiq hingga Arif Sugiyanto

News | Senin, 14 September 2026 | 23:56 WIB

Disulap 'Penyihir' Makassar, Toyota Alphard 2012 Ini Bisa 'Time Travel' ke Tahun 2026

Disulap 'Penyihir' Makassar, Toyota Alphard 2012 Ini Bisa 'Time Travel' ke Tahun 2026

Lifestyle | Senin, 14 September 2026 | 23:54 WIB

Kepala BPN Kabupaten Bogor Diamankan KPK dalam OTT, 17 Orang Diperiksa

Kepala BPN Kabupaten Bogor Diamankan KPK dalam OTT, 17 Orang Diperiksa

Jabar | Senin, 14 September 2026 | 23:42 WIB

Di Balik Penembakan 3 ASN di Muliama: Mengapa Konflik Bersenjata Papua Tak Kunjung Reda?

Di Balik Penembakan 3 ASN di Muliama: Mengapa Konflik Bersenjata Papua Tak Kunjung Reda?

News | Senin, 14 September 2026 | 22:51 WIB

Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor

Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor

News | Senin, 14 September 2026 | 22:08 WIB

KPK Konfirmasi Penindakan Senyap, Pihak Kantor Pertanahan Terjaring OTT

KPK Konfirmasi Penindakan Senyap, Pihak Kantor Pertanahan Terjaring OTT

Bogor | Senin, 14 September 2026 | 22:05 WIB

×