Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ahmad Hisein Hutagalung dan Mulyani, mantan dua anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut), Selasa (28/7/2020).
Penahanan itu dilakukan setelah keduanya selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus suap fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.
"Hari ini KPK kembali melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka AHH (Ahmad Husein Hutagalung) dan Mulyani (M)," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto, Selasa (28/7/2020).
Karyoto menyebut KPK sengaja tidak menampilkan para tersangka dalam konferensi pers lantaran salah satu dari dari keduanya terkonfirmasi reaktif Covid-19 dari hasil test swab. Tersangka itu adalah Ahmad.
Lantaran khawatirkan menyebarkan virus ke tahanan lainnya, Ahmad dan Mulyani dititipkan ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk sementara waktu.
Setelah berstatus tersangka, KPK akan menahan Ahmad dan Mulyani selama 20 hari ke depan terhitung sejak 28 Juli hingga 16 Agustus 2020 mendatang.
Untuk tersangka AHH akan ditahan di rumah tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Sedangkan, tersangka Mulyani bakal mendekam di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
"Dua tersangka ini ditahan 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 hingga 16 Agustus 2020," ujar Karyoto.
Kedua tersangka ini, menyusul 11 mantan Anggota DPRD yang sudah terlebih dahulu dilakukan penahanan oleh KPK, Rabu (22/7/2020).
Pada Kamis (30/1), KPK telah menetapkan 14 orang tersebut sebagai tersangka. Keseluruhan tersangka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Pertama, terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015.
Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
TERPOPULER
