Persatuan Guru NU: Kepemimpinan Mendikbud Nadiem Makarim Terlalu Elitis

Suara.com - Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) menilai cara kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terlalu elitis dan jarang turun ke lapangan saat menghadapi masalah pendidikan di Indonesia.

Wakil Sekretaris Jenderal Pergunu A. Zuhri mengatakan, seharusnya Nadiem lebih sering turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mendengarkan langsung masalah guru, siswa, hingga orang tua murid, khususnya di masa pembelajaran jarak jauh akibat pandemi virus corona covid-19 sekarang.

"Kita lihat pola komunikasi mendikbud sekarang ini terkesan elitis, tidak ada itikad turun ke bawah, kemudian hiring suara di bawah," kata Zuhri dalam diskusi virtual, Rabu (29/8/2020).

Dia mencontohkan, salah satu tindakan Nadiem yang dinilai kurang etis adalah ketika meminta maaf kepada 3 Organisasi Kemasyarakatan NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait polemik Program Organisasi Penggerak.

"Saya kira bukan begitu cara mengkonsolidasi atau merekonsiliasi sesuatu yang sudah pecah carut marut seperti ini, saran saya ini mas Menteri turun ke sekolah NU Muhammadiyah ke PGRI dengarkan keluhan siswa, guru, wali murid, kepala sekolah," ucapnya.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim meminta maaf secara virtual kepada Muhammadiyah, NU, dan PGRI terkait polemik POP dan mengakui program digagasnya masih jauh dari kesempurnaan sehingga membuat 3 ormas ini mundur.

Nadiem kemudian mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah untuk meminta maaf secara langsung dan mengucapkan Milad Persyarikatan Muhammadiyah ke-111 tahun yang jatuh pada 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, Rabu (29/7/2020) kemarin.

Dia berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI dapat kembali bergabung dalam POP, sebab ketiga ormas ini. Bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah banyak berjasa terhadap negara di dunia pendidikan.

Meski begitu, CEO Gojek ini kembali menegaskan bahwa dua ormas yang diduga merupakan perusahaan besar yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tetap bergabung dalam POP dengan skema pembiayaan mandiri tanpa menggunakan APBN.