Pesan Para Ahli Kesehatan akan Bahaya Klaster Perkantoran di Jakarta

Bangun Santoso | Ria Rizki Nirmala Sari
Pesan Para Ahli Kesehatan akan Bahaya Klaster Perkantoran di Jakarta
Sebagai ilustrasi: Pekerja kantoran menggunakan masker saat menyebrang jalan di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (8/6). [Suara.com/Alfian Winanto]

Menurut Dedi, klaster perkantoran tidak hanya diperhatikan dari sisi keadaan kantornya saja, akan tetapi juga rute perjalanan para pegawai

Suara.com - Perkantoran di DKI Jakarta menjadi klaster penularan virus Corona (Covid-19). Sekjen Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dedi Supratman menilai jika pemerintah tidak memberi perhatian khusus, maka klaster penyebaran Covid-19 bakal semakin meluas.

Menurut Dedi, klaster perkantoran tidak hanya diperhatikan dari sisi keadaan kantornya saja. Akan tetapi juga rute perjalanan para pegawai dari rumah ke kantor dan sebaliknya.

"Klaster perkantoran bukan soal kantor saja tapi harus dilihat bagaimana dia berangkat ke kantor, transportasi publik mendukung enggak?," kata Dedi dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (1/8/2020).

Selain itu, manajemen kantor juga setidaknya harus bisa mengawasi ketika para pegawai memilih jam istirahat di luar lingkungan kantor.

"Saat makan siang dia keluar ke mana saja, saat pulang dia juga bagaimana," katanya menambahkan.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki perhatian penuh pada klaster perkantoran. Sebab kalau luput dari perhatian, maka penularan virus di area perkantoran pun bakal kian meningkat.

"Kalau pemerintah tidak antisipasi itu maka sangat mungkin terjadi kasus di perkantoran makin banyak dan terus meningkat," imbuhnya.

Sektor perkantoran di Jakarta menjadi salah satu klaster penyebaran virus corona Covid-19. Hingga saat ini, sudah ada ratusan pegawai dari puluhan kantor yang terpapar virus dari China.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 yang diterima suara.com, terhitung sudah ada 375 pegawai dari 59 kantor di ibu kota yang terpapar corona. Kantor-kantor ini berasal dari berbagai instansi, mulai kementerian, kepolisian, swasta, hingga Pemprov DKI.

Kementerian Keuangan dan Kemendikbud penyumbang angka terbanyak dengan total masing-masing 25 dan 22 kasus. Sementara dari kalangan Pemprov DKI, 23 pegawai Sudin KPKP Jakut dinyatakan positif menjadi yang paling banyak.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS