Suara.com - Pengacara Djoko Tjandra, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking mangkir dari panggilan pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka di Bareskrim Polri, hari ini.
Anita beralasan tak hadir karena bentrok dengan agenda pemanggilan yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Alasan yang bersangkutan tidak bisa hadir di depan penyidik karena pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2020, yang bersangkutan ada kegiatan terkait dengan permintaan keterangan dari LPSK yang waktunya bersamaan dengan jadwal pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen, Awi Setiyono kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).
Awi mengatakan, yang bersangkutan juga sudah melayangkan permohonan untuk dilalukan penjadwalan ulang pemeriksaan kepada pihak Ditipidum Bareskrim.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono sebelumnya mengatakan, Anita mangkir dalam jadwal pemeriksaanya sebagai tersangka kasus surat jalan palsu alias 'surat sakti' yang diterbitkan oleh eks Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo kepada Djoko Tjandra.
"Yang bersangkutan tak datang," kata Kabid Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa.
Argo mengatakan, pihaknya akan melayangkan surat pemanggilan kepada Anita yang kedua kalinya. Anita akan diperiksa pada Jumat 7 Agustus mendatang.
"Anita tetap dilayangkan surat panggilan kedua oleh penyidik untuk hadir hari Jumat untuk didengar keteranganya sebagai tersangka," kata Argo.
Anita Kolopaking resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditipidum Bareskrim Polri pada Kamis (30/7) lalu. Penetapan status tersangka tersebut dilakukan penyidik berdasar hasil pemeriksaan 23 saksi dan gelar perkara.
Dalam perkara tersebut, Anita Kolopaking dipersangkakan telah melanggar Pasal 263 Ayat 2 KUHP berkaitan dengan pembuatan surat palsu. Selain itu, dia juga dipersangkakan telah melanggar Pasal 223 KUHP, yakni memberi bantuan atau pertolongan terhadap Djoko Tjandra selaku buronan untuk meloloskan diri.
Atas perbuatannya, Anita Kolopaking pun terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
TERPOPULER
