Diprotes NU, Muhammadiyah, dan PGRI, Nadiem Tunda POP ke Januari 2021

Dwi Bowo Raharjo, Stephanus Aranditio

Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:44 WIB
Diprotes NU, Muhammadiyah, dan PGRI, Nadiem Tunda POP ke Januari 2021
Bidik layar video Mendikbud Nadiem Makarim saat melatik 29 pejabat Kemendikbud dan rektor secara virtual. (istimewa).

Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan pihaknya terus melakukan evaluasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud. Rencananya program dana hibah untuk ormas itu ditunda sampai Januari 2021.

Nadiem menjelaskan selama menuju Januari 2021, Kemendikbud akan menyempurnakan sistem pelaksanaan POP dengan menampung berbagai aspirasi dari ormas yang mengundurkan diri seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

"Kami juga telah melakukan evaluasi satu bulan ini, dan memang setelah evaluasi ini, kemungkinan paling besar program ini lebih baik dimulai di Januari 2021 agar untuk memastikan bahwa dari sisi kelonggaran waktu, persiapan, dan juga persiapan dalam situasi pandemi ini bisa dilakukan lebih baik," kata Nadiem usai berkunjung ke Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2020).

Penundaan ini membuat Lembaga Pendidikan Maarif NU berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali bergabung dalam program dana hibah pengembangan pendidikan oleh ormas senilai Rp 595 miliar tersebut.

Pendiri GoJek itu berharap kedua ormas yakni Muhammadiyah dan PGRI yang belum bergabung bisa mengikuti jejak NU dengan melihat hasil perbaikan yang dilakukannya.

"Kami akan terus belajar, kami akan terus menyempurnakan programnya, dan dengan dukungan organisasi masyarakat seperti PBNU kami harap program POP dan juga seluruh reformasi pendidikan nasional Indonesia bisa lebih sukses dan lebih menyeluruh, dan lebih berkualitas," jelasnya.

Dengan kembalinya NU maka tersisa dua ormas pendidikan besar lainnya yakni Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang hingga saat ini masih menyatakan sikap mundur dari POP.

Mereka menilai adanya konflik kepentingan dengan keterlibatan dua perusahaan besar yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang diduga menyelipkan CSR mereka dalam POP meski tanpa menggunakan APBN.

Selain itu, ketiga ormas ini menilai banyak ormas yang tidak jelas lolos seleksi POP dan pembagian programnya tidak proporsional.

baca juga

Nadiem sendiri sudah meminta maaf kepada ketiga ormas dan menunda sementara POP dalam waktu 3 pekan sejak 28 Juli untuk melakukan evaluasi internal Kemendikbud yang hingga kini belum diumumkan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Didatangi Nadiem, NU Berubah Pikiran dan Gabung Lagi di POP Kemendikbud

Didatangi Nadiem, NU Berubah Pikiran dan Gabung Lagi di POP Kemendikbud

News | Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:18 WIB

Nadiem: Indonesia Telat Buka Sekolah di Masa Pandemi Dibanding Negara Lain

Nadiem: Indonesia Telat Buka Sekolah di Masa Pandemi Dibanding Negara Lain

News | Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:35 WIB

Nadiem Akui Belajar Online Picu Penyakit Psikologi: Anak Tak Bisa Main

Nadiem Akui Belajar Online Picu Penyakit Psikologi: Anak Tak Bisa Main

News | Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:29 WIB

Tak Sepakati Aturan Kemendikbud, DIY Pastikan Tak Akan Buka Sekolah

Tak Sepakati Aturan Kemendikbud, DIY Pastikan Tak Akan Buka Sekolah

Jogja | Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:54 WIB

Terkini

Jelang Demo 27 Agustus, DPR Klaim Aktivitas Parlemen Tetap Berjalan Normal

Jelang Demo 27 Agustus, DPR Klaim Aktivitas Parlemen Tetap Berjalan Normal

News | Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:46 WIB

Rektor Unsoed Tersandung Kasus Korupsi, Pengamat Desak Evaluasi Sistem Pendidikan

Rektor Unsoed Tersandung Kasus Korupsi, Pengamat Desak Evaluasi Sistem Pendidikan

Jawa Tengah | Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:40 WIB

Media Belanda Bongkar Efek Dahsyat Ole Romeny dan Justin Hubner, Fortuna Sittard Ketiban Berkah

Media Belanda Bongkar Efek Dahsyat Ole Romeny dan Justin Hubner, Fortuna Sittard Ketiban Berkah

Bola | Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:37 WIB

Water Bombing Rp100 Juta per Jam, Kalau Api di Konsesi Perusahaan Siapa yang Bayar?

Water Bombing Rp100 Juta per Jam, Kalau Api di Konsesi Perusahaan Siapa yang Bayar?

Sumsel | Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:36 WIB

DPR Janjikan RUU Perampasan Aset Rampung Desember, AMPB Mau Bukti Tertulis

DPR Janjikan RUU Perampasan Aset Rampung Desember, AMPB Mau Bukti Tertulis

News | Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:30 WIB

Tangani Dampak Gempa NTT, Mendagri Tito Pastikan Layanan Adminduk Hingga Bantuan Presiden Berjalan

Tangani Dampak Gempa NTT, Mendagri Tito Pastikan Layanan Adminduk Hingga Bantuan Presiden Berjalan

News | Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:29 WIB

Panas! Disindir Dicariin Masyarakat, Kiky Saputri Sebut Barisan Sakit Hati Pilpres

Panas! Disindir Dicariin Masyarakat, Kiky Saputri Sebut Barisan Sakit Hati Pilpres

Entertainment | Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:28 WIB

Demo di Depan DPR Besok, Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Surat Pemberitahuan yang Masuk

Demo di Depan DPR Besok, Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Surat Pemberitahuan yang Masuk

News | Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:25 WIB

European Leagues Desak Gianni Infantino Mundur dari Presiden FIFA

European Leagues Desak Gianni Infantino Mundur dari Presiden FIFA

Bola | Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:24 WIB

Survei Tempo: Politik Dinasti Keluarga Pejabat Hal yang Wajar

Survei Tempo: Politik Dinasti Keluarga Pejabat Hal yang Wajar

Jabar | Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:22 WIB

×