Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak mempermasalahkan beberapa tokoh yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Sebab menurutnya, hal itu merupakan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
Kendati begitu, ia mengingatkan agar dalam hal berpendapat hingga mengkritik pemerintah, KAMI jangan sampai kebablasan.
"Saya pikir begini bahwa hak mengemukakan pendapat itu memang dijamin oleh undang-undang asal tidak kebablasan kan gitu. Sepanjang itu sesuai dengan koridor yang berlaku saya pikir silakan silakan saja para tokoh, masyrakat untuk kemudian membuat kritik membangun untuk pemerintah," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2020).
Diketahui sebelumnya, sederet tokoh nasional di antaranya, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Din Syamsuddin dan Said Didu menghadiri Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, (18/8/2020).
Lewat akun Twitter, Din Syamsuddin, mengunggah poster yang bertuliskan pernyataan dari para tokoh penggagas KAMI tersebut.
Salah satunya pernyataan dari eks Panglima TNI Jend (Purn) Gatot Nurmantyo.
Dari isi poster tersebut, Gatot mengeluarkan pernyataan keras dan kontroversial.
Ia mengajak rakyat bergabung bersama dengan KAMI untuk menghancurkan pemerintahan oligarki rezim Jokowi.
“Bersama gerakan KAMI, mari hancurkan pemerintahan oligarki ini. Sudah saatnya rakyat mengambil alih,” ujar Gatot dalam poster tersebut.
Selain itu, Gatot juga menyampaikan orasinya saat menghadiri deklarasi KAMI.
Dalam orasinya, Gatot juga berbicara kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan.
“Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi, mereka melakukan dengan topeng konstitusi apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab,” ujarnya seperti dikutip Terkini.id--jaringan Suara.com.
Selain itu, ia juga menyinggung permasalahan biologis yang saat ini tengah terjadi di Indonesia, yakni pandemi COVID-19.
Dia menyebutkan, penanganan pemerintah terlihat menggampangkan pandemi itu, bahkan lebih fokus kepada kepentingan lain.
TERPOPULER
