Suara.com - Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi menilai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI bukan lah gerakan politik, namun hanya sebatas gerakan moral. Meski koalisi yang dipelopori oleh tokoh-tokoh kondang yang di dalamnya menarasikan isu politik.
Manurut Baidowi, untuk menjadi gerakan politik KAMI butuh proses yang panjang, harus menjadi partai politik dalam keikutsertaan Pemilu.
"Apakah kemudian KAMI ini menjadi partai politik, ya kita lihat saja nanti. Kalau dilihat sekarang dia memang jadi gerakan moral, tetapi statement statement yang disampaikan para elitenya lebih banyak berbau politik memang," kata Baidowi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2020).
Terkait dengan keberadan KAMI, lanjut Baidowi, PPP sebagai partai pendukung pemerintah tidak merasa khawatir. Dia berpandangan gerakan tersebut merupakan bagian dari hak warga untuk berserikat dan berkumpul.
"Itu biasa saja. Soal antisipasi gerakan ini mengarah ke mana saya kira pemerintah punya instrumen untuk menganalisa itu, ada BIN, ada BINDA, ada semacamnya," ujar Baidowi.
Sebelumnya, kelompok yang tergabung dalam KAMI mendeklarasikan diri di Jakarta, Selasa (18/8/2020). Walau digagas oleh sejumlah orang yang pernah mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pilpres sebelumnya, mereka membantah memiliki motif politik terkait pemilu 2024 mendatang.
Namun, sejumlah pengamat politik menilai kelompok itu tidak akan berdampak besar pada peta perpolitikan nasional. KAMI disebut hanya akan menjadi wadah mempertahankan eksistensi.
Beberapa orang yang ikut mendirikan KAMI pernah mendukung Prabowo Subianto pada pilpres 2019, seperti Said Didu, Malem Sambat Kaban, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy. Ada pula mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang pernah mendapat dukungan untuk menjadi bakal calon presiden pada pilpres 2019.
Walau berisi orang-orang politik, salah satu inisiator KAMI Refly Harun membantah kelompoknya tengah bersiasat untuk pemilu 2024.
Refly yang pernah menjabat komisaris utama perusahaan pelat merah pada pemerintahan Joko Widodo, menyebut KAMI dibentuk hanya untuk mengkritik kebijakan pemerintah.
"Kelompok seperti ini pasti berkaitan dengan aktivitas politik. Tapi apakah kami akan mendorong tokoh tertentu (untuk jadi presiden 2024)? Tidak," kata Refly saat dihubungi lewat telepon.
"Saya belum mendengar pembicaraan ke arah sana. Saya juga tidak tertarik ke sana karena saya bergabung setelah melihat bahwa perjuangannya nilai, yang dibangun sistem," tambahnya.
Pada deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, KAMI membacakan delapan tuntutan kepada pemerintah. Isu yang mereka angkat antara lain tentang penanganan pandemi Covid-19, oligarki dan dinasti politik, serta dugaan kriminalisasi terhadap pengkritik pemerintah.
TERPOPULER
