Dalam kasus ini penyidik diketahui menggunakan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang negara untuk menjerat Manre dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin mengecam penangkapan tersebut.
Menurutnya, polisi bersikap sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan prosedur kasus yang disangkakan terhadap Manre.
"Kalau kami tentu mengecam keras penetapan tersangka ini. Kami meyakini, penetapan tersangka ini karena nelayan sangat keras menolak tambang pasir laut PT Boskalis," jelas Amin.
Selain itu, kata Amin, dalam rekaman video maupun keterangan saksi, Manre tidak melakukan perobekan uang kertas seperti yang dimaksud polisi.
Dalam video tersebut, Manre hanya merobek amplop yang diperoleh nelayan dari perusahaan penambang pasir.
Apalagi, uang tersebut diduga merupakan sogokan agar para nelayan di Kodingareng berhenti melakukan penolakan terhadap tambang pasir di sana.
"Saya menduga kuat bahwa penetapan tersangka pada pak Manre merupakan pesanan perusahaan. Dan penyidik hanya menjalankan perintah atasan," katanya.
Sementara, Direktur Ditpolairud Polda Sulsel Kombes Hery Wiyanto mengaku pihaknya sudah siap menghadapi gugatan yang dilayangkan LBH Makassar tersebut.
"Sudah benar jalurnya melalui praperadilan, kalau mereka anggap penyidikan kita salah. Itu tidak masalah bagi kami," kata Hery.
Menurut Hery, proses penyidikan yang dilakukan pihaknya terhadap Manre sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Sebab itu, ia pun menyerahkan semua keputusan dalam proses praperadilan nantinya.
"Kita juga punya ahli dalam pembinaan hukum yang akan menghadapi," katanya.
Kontributor : Muhammad Aidil
TERPOPULER
