Suara.com - Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan penegak hukum tidak boleh mengesampingkan masukan atau informasi dari masyarakat terkait bukti-bukti dalam penanganan sebuah perkara. Hal itu menyusul masukan informasi dari Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI terkait dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap serta gratifikasi yang menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra.
"Seharusnya semua aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tidak begitu saja mengenyampingkan segala data, informasi, saran dan masukan dari masyarakat. Karena itu memang amanah undang-undang sebagai strategi pemberantasan korupsi di negeri ini," kata Nawawi saat dihubungi, Kamis (17/9/2020).
Nawawi menuturkan, hal itu sesuai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Nomor 31 tahun 1999. Pasal 41, pasal 42 menyebutkan, memberi ruang sekaligus mengamanahkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam pasal 41 dapat berwujud seperti hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Termasuk didalamnya hak untuk memyampaikan saran dan pendapat yang bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu, KPK akan mendalami sejumlah bukti maupun informasi yang dikirimkan MAKI terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus gratifikasi Jaksa Pinangki.
"Aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi termasuk KPK tentu saja berkewajiban untuk mempelajari dan menelaah segala sesuatu yang diberikan sebagai informasi oleh masyarakat," pungkas Nawawi.
Sebelumnya, ICW mempertanyakan Kejagung RI mempercepat proses berkas perkara gartifikasi Pinangki terkait pengajuan Fatwa Hukum di Mahkamah Agung mengenai kasus Djoko Tjandra.
Menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhan ada dua catatan yang dianggap belum tampaknya perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung.
Pertama, apakah Kejaksaan Agung sudah mendalami ihwal kemungkinan akan adanya 'orang besar' di balik Pinangki.
"Sebab, mustahil seorang Djoko Tjandra, buronan kelas kakap langsung begitu saja percaya kepada Pinangki," ujar Kurnia, Kamis (17/9).
Kurnia menuturkan, bila mengikuti alur perkembangan penyidikan, Pinangki diketahui membantu Djoko Tjandra dalam mengurus fatwa di Mahkamah Agung.
"Lebih lanjut, apakah Kejaksaan sudah mendeteksi bahwa ada dugaan oknum internal MA yang bekerjasama dengan Pinangki untuk membantu urusan tersebut?," ujar Kurnia.
TERPOPULER
