PP Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi Penanganan Covid-19 di Indonesia

Dwi Bowo Raharjo, Ria Rizki Nirmala Sari

Senin, 21 September 2020 | 12:19 WIB
PP Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi Penanganan Covid-19 di Indonesia
Penampilan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

Suara.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap penanganan pandemi Covid-19. Jokowi juga diminta mengevaluasi jajaran menterinya agar lebih meningkatkan performa dalam menjalankan tugasnya.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Hal tersebut bersamaan dengan banyaknya jumlah korban yang meninggal dunia.

Garda terdepan yakni para tenaga medis juga tidak luput dari ancaman penularan Covid-19. Dokter dan perawat satu persatu berguguran akibat menangani virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Hubei, China.

PP Muhammadiyah mengaku sangat khawatir dengan kondisi itu. Oleh karenanya mereka pun memberi masukan terutama kepada Jokowi.

"Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal," kata Abdul Muti saat konferensi pers secara virtual, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, kehadiran Jokowi sangat diperlukan di tengah lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. Selain itu, Jokowi juga diminta untuk mengevaluasi jajaran menterinya agar bisa meningkatkan performa dan profesionalitas kerja, sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

"Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali," ujarnya.

"Selain itu, niscaya diutamakan bahwa penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," tambah Abdul.

PP Muhammadiyah menilai kalau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah bekerja keras untuk menangani pandemi Covid-19. Akan tetapi mereka menganggap kalau kinerja kedua belah pihak tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.

baca juga

"Pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kota Bogor Terlepas dari Zona Merah Covid-19 Hari Ini, Jadi Oranye

Kota Bogor Terlepas dari Zona Merah Covid-19 Hari Ini, Jadi Oranye

Jakarta | Senin, 21 September 2020 | 12:16 WIB

Terjangkit Covid-19, Nama RS Tempat Isolasi Menag Fachrul Razi Dirahasiakan

Terjangkit Covid-19, Nama RS Tempat Isolasi Menag Fachrul Razi Dirahasiakan

News | Senin, 21 September 2020 | 12:14 WIB

Oh Ini Rupanya Kenapa Sandiaga dan Djarot Masuk Timses Mantu Jokowi

Oh Ini Rupanya Kenapa Sandiaga dan Djarot Masuk Timses Mantu Jokowi

News | Senin, 21 September 2020 | 12:06 WIB

352 Karyawan Positif Corona, Pabrik Printer Epson di Bekasi Ditutup!

352 Karyawan Positif Corona, Pabrik Printer Epson di Bekasi Ditutup!

Jakarta | Senin, 21 September 2020 | 12:03 WIB

Patuhi Protokol Covid-19, Turut Bantu Tenaga Medis

Patuhi Protokol Covid-19, Turut Bantu Tenaga Medis

Riau | Senin, 21 September 2020 | 11:58 WIB

Terkini

Marak Pencurian Besi Lagi di Jakarta, Pramono Ancam Cabut KJP hingga Tak Cairkan Bansos Pelaku

Marak Pencurian Besi Lagi di Jakarta, Pramono Ancam Cabut KJP hingga Tak Cairkan Bansos Pelaku

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 11:04 WIB

Terpaksa Harus Naik, Biaya Haji 2027 Diusulkan Jadi Rp107 Juta

Terpaksa Harus Naik, Biaya Haji 2027 Diusulkan Jadi Rp107 Juta

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 10:57 WIB

Siasat Licik Pengedar Sabu di Bekasi: Sembunyikan Barang Haram dalam Bungkus Pakan Burung

Siasat Licik Pengedar Sabu di Bekasi: Sembunyikan Barang Haram dalam Bungkus Pakan Burung

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 10:57 WIB

Pelibatan Taruna di Sekolah Rakyat Tuai Kritik, Dinilai Tak Tepat untuk Bentuk Karakter Siswa

Pelibatan Taruna di Sekolah Rakyat Tuai Kritik, Dinilai Tak Tepat untuk Bentuk Karakter Siswa

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 10:49 WIB

Jelang MPLS 2026/2027, Gus Ipul Beri Pembekalan kepada 191 Sekolah Rakyat

Jelang MPLS 2026/2027, Gus Ipul Beri Pembekalan kepada 191 Sekolah Rakyat

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 10:34 WIB

Prabowo dan Narendra Modi Sambangi Candi Prambanan, PM India Dijadwalkan Beribadah

Prabowo dan Narendra Modi Sambangi Candi Prambanan, PM India Dijadwalkan Beribadah

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 10:12 WIB

Menteri Imipas Buka Suara soal Usulan Napi Penerima Amnesti Wajib Ikut Komcad

Menteri Imipas Buka Suara soal Usulan Napi Penerima Amnesti Wajib Ikut Komcad

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 09:46 WIB

Demo Pendukung MBG Digelar Hari Ini, 1.686 Personel Gabungan Turun Mengamankan

Demo Pendukung MBG Digelar Hari Ini, 1.686 Personel Gabungan Turun Mengamankan

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 09:39 WIB

KPK Jangan Melempem! Usut Tuntas Skandal Amplop Menhut Raja Juli di Kasus Suap Hutan Kuansing

KPK Jangan Melempem! Usut Tuntas Skandal Amplop Menhut Raja Juli di Kasus Suap Hutan Kuansing

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 09:33 WIB

DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya

DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 09:08 WIB

×