Bakal Reformasi Kepolisian, Menteri Bryan Kramer: Mungkin Saya akan Dibunuh

Rifan Aditya

Rabu, 23 September 2020 | 20:56 WIB
Bakal Reformasi Kepolisian, Menteri Bryan Kramer: Mungkin Saya akan Dibunuh
Ilustrasi polisi (Pixabay).

Suara.com - Sebanyak 7 kilogram ganja kering dan 141 gram sabu ditemukan sebagai barang bukti oleh Polda Papua dan diamankan di Timika dan Jayapura. Salah satu tersangka berasal dari Papua Nugini.

Sementara itu, Menteri Kepolisian Papua Nugini, Bryan Kramer mengaku sedang kelimpungan lantaran lembaganya kacau balau. Ia mengakui oknum polisi di negaranya terlibat dalam kejahatan yang terorganisir.

Para tersangka pengedar narkoba itu langsung ditindak dan barang bukti diuji laboratorium yang kemudian dimusnahkan.

Dirnarkoba Polda Papua Komber Totok Triwibowo, dalam keterangannya pada Selasa (15/9/2020), mengatakan jangan sampai peredaran narkoba berkembang cepat seperti di daerah lain.

“Kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) dan beberapa jajaran lainnya guna menekan angka peredaran narkotika di pasar gelap,” jelasnya.

Totok berharap kerja sama dengan beberapa instansi ini dapat memutuskan penyebaran narkoba di Jayapura.

Diketahui ada 16 tersangka dari peredaran narkoba tersebut dan salah satu di antaranya berasal dari Papua Nugini.

Papua Nugini sendiri memiliki badan publik yang terlibat dalam penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, dan pencurian tanah.

Menteri Kepolisian Papua Nugini, Bryan Kramer mengatakan kepolisian memang terlibat dalam kejahatan yang terorganisir, sindikat narkoba, penyelundupan senjata api, pencurian bahan bakar, penipuan asuransi, dan bahkan penyalahgunaan tunjangan polisi.

baca juga

“Kepolisian kami benar-benar kacau. Mereka bertugas untuk memberantas korupsi, tapi mereka lah yang menjadi lembaga terdepan dalam tindakan korupsi. Pemerintah saat ini sedang mengerjakan reformasi besar-besaran ke kepolisian, dari atas ke bawah,” jelasnya.

Dalam unggahannya di Facebook, Kramer mengatakan mungkin saja ia akan dibunuh atas aksi reformasinya itu.

Manning, bagian dari reformasi layanan Kramer, menerapkan sistem “satu teguran dan Anda keluar” untuk polisi korupsi, kekerasan, atau pelanggaran disiplin.

Polisi yang melakukan kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan diperintahkan untuk menyerahkan seragam, lencana, dan senjata mereka.

Atas kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian, pemerintah Papua Nugini saat ini berada di ambang kehancuran. Mereka kekurangan pasukan polisi dan secara kronis kekurangan dana yang kemudian dari beberapa laporan diketahui didanai oleh pemerintah Australia.

Pemerintah Papua Nugini kini telah memangkas pengeluaran sebesar 2,3 miliar kina (Rp 9,4 triliun).

Untuk itu, Perdana Menteri James Marape, dalam pidatonya di Port Moresby pada Rabu (16/9/2020), meminta agar rakyatnya menjadi warga negara yang lebih baik dari negaranya dan mengambil kembali negara dari tangan keserakahan, kejahatan, berpuas diri, dan malas. (Salsafifah Nusi Permatasari)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kasus Covid-19 Meningkat, Papua Nugini Malah Cabut Lockdown

Kasus Covid-19 Meningkat, Papua Nugini Malah Cabut Lockdown

Health | Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:43 WIB

Pesawat Pengangkut Kokain Kecelakaan, Papua Nugini 'Hujan Narkoba'

Pesawat Pengangkut Kokain Kecelakaan, Papua Nugini 'Hujan Narkoba'

News | Minggu, 02 Agustus 2020 | 11:43 WIB

Papua Nugini Minta Bantuan WHO Tangani Virus Corona

Papua Nugini Minta Bantuan WHO Tangani Virus Corona

News | Kamis, 23 Juli 2020 | 21:43 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×