Ke Kemendagri Soal Minangkabau, Fadli: Ngawur, Mana Ada Urusan sampai PBB?

Suara.com - Menanggapi wacana perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Minangkabau yang dilontarkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon, Kementerian Dalam Negeri kepada media menyatakan penggantian nama daerah melewati proses yang berliku dan panjang.

Prinsip-prinsipnya mesti toponimi harus dipenuhi. Toponimin yaitu bidang keilmuan dalam linguistik yang mengulas soal asal-usul penamaan nama tempat, wilayah, atau suatu bagian lain dari permukaan bumi, termasuk yang bersifat alam yang buatan Toponimi berkaitan dengan bidang etnologi dan kebudayaan. 

Selain itu juga menyangkut penggantian dokumen-dokumen, termasuk KTP, papan nama, kop surat, juga pendaftaran ulang ke ke United Nations Group of Experts on Geographical Names, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta biaya untuk mengurus semua prosesnya sangat mahal. Masih banyak lagi aspek yang mesti dilewati.

Sebagai usulan, apa yang dilontarkan oleh Fadli Zon sah-sah saja. Tapi Fadli Zon disarankan untuk mengkajinya secara ilmiah. Kemendagri menekankan untuk sekarang, pemerintah sedang konsentrasi perang melawan pandemi Covid-19.

Penjelasan Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Safrizal kepada media, terutama penggantian nama daerah mesti daftar ulang ke PBB, dinilai Fadli Zon tidak tepat. Menurut dia, prosesnya bisa tak perlu sejauh itu.  

"Komentar Dirjen Kemendagri ini ngawur. Mana ada urusan sampai PBB? Cukup UU dan itu sebenarnya mudah saja," kata dia, Jumat (25/9/2020).

Mengenai polemik yang muncul setelah wacana tersebut bergulir, Kamis (24/9/2020), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai apa yang dilontarkan Fadli Zon tidak terlepas dari karakteristik daerah. 

"Ya menurut saya segala macam usulan itu sah-sah saja. Apalagi ini kan soal juga karakteristik daerah ya bukan kita ngomong soal kedaerahan tapi kan ada ciri khas daerah dan ini bukan hal yang baru," kata Dasco di DPR.

Dalam forum group discussion yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, usulan mengganti nama Sumatera Barat menjadi Minangkabauh pernah mencuat.

"Namun kembali lagi nanti perubahan nama seperti ini juga harus memiliki kajian yang mendalam untuk kemanfaatan daerah itu khususnya. Lalu kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini," kata Dasco.

Sementara itu, Gubernur Sumatera barat Irwan Prayitno dalam laporan Suara.com, kemarin, menyatakan tak ingin ikut berpolemik.

“Saya sebagai gubernur, apabila itu munculnya dari masyarakat, munculnya dari tokoh masyarakat, silakan itu dibahas,” ujar Irwan. “Yang jelas saya tidak mau ikut polemik. Karena pemerintah ditugaskan untuk kerja, bukan untuk polemik. Tapi untuk pengamat dan segala macamnya, silakan. Kalau sepakat, saya dukung. Kalau tidak sepakat, saya dukung juga. Jadi saya tidak dalam kapasitas mengomentari, karena ini pasti berpolemik.”

Sebelumnya, melalui akun media sosial, Fadli Zon melontarkan usulannya. Usulan menguat setelah ramai isu nasionalisme Sumatera Barat akhir-akhir ini.

"Perdebatan itu menimbulkan polemik. Saya mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat diganti nama saja menjadi Provinsi Minangkabau," usul Fadli.

"Usulan perubahan tersebut bukan didorong sentimen etnisitas yang dangkal. Kita tahu, nama Aceh, Papua, atau Bali, juga sejak lama telah diigunakan sebagai nama provinsi," Fadli menambahkan.