Infografis
Suara.com - Dua anggota Tim Mawar mendapatkan jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Keduanya adalah Brigjen Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta tim penilai akhir (TPA) abai dengan catatan kelam yang dimiliki keduanya.
Khairul mengatakan bahwa kejadian saat 1998 di mana Tim Mawar melakukan upaya penghilangan paksa terhadap aktivis tidak bisa lepas dari ingatan masyarakat.
Menurutnya hal tersebut bisa menjadi pertimbangan ketika mengangkat penjabat meskipun tidak ada aturan yang dilanggar terkait pengangkatan dua anggota Tim Mawar tersebut.
"Namun ternyata Presiden dan Tim Penilai Akhir (TPA) kan memilih mengabaikan catatan itu," kata Khairul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/9/2020) malam.
Di sisi lain, Khairul menganggap kalau isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu itu kerap menggantung dan tidak pernah tuntas.
Menurutnya masalah penculikan dan penghilangan paksa itu hanya menjadi masalah, perdebatan dan gorengan politik yang tidak kunjung usai tanpa ada komitmen untuk mengungkap kebenaran melalui jalur hukum.
Khairul menceritakan bahwa dari jajaran anggota Tim Mawar, yang paling jelas dipecat itu Bambang Kristiono selaku Komandan Tim. Benar bahwa nama Yulius Selvanus juga mendapatkan hukuman tambahan pemecatan, namun pemecatan itu kemudian batal di tingkat banding.
"Artinya, Yulius tidak kehilangan haknya sebagai anggota TNI meski menjalani hukuman," ujarnya.
Baca Juga: Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, YLBHI: Jokowi Ingkar Sejak Angkat Prabowo
Hal serupa pun berlaku sama dengan Dadang Hendrayuda di mana dirinya tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemecatan.
