REGIONAL:
Suara.com - Nama negara Vanuatu mencuat setelah menyinggung soal Papua di meja sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama ini negeri 'mini' itu memang kerap melontarkan tuduhan terhadap Pemerintah Indonesia soal isu pelanggaran HAM di Papua.
"Ada pelanggaran hak asasi manusia terjadi di tengah-tengah kita. Orang-orang di Papua terus menerus menderita dari siksaan pelanggaran HAM," kata Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman dalam pidatonya di sidang PBB pada Minggu (27/9/2020).
Pidato Loughman ini ditanggapi oleh Diplomat muda perwakilan Indonesia Silvany Austin Pasaribu. Ia mengatakan bahwa Vanuatu terlalu banyak ikut campur dengan urusan Indonesia. Silvany juga mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua.
“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab, di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9) sebagaimana dilansir Antara.
Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.
Pasalnya, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua---sebuah tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.
“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.
Ia menegaskan bahwa sejak 1945, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah. Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.
“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Silvany.
Gemar Suarakan Isu Papua di PBB
Selama ini, Vanuatu memang kerap 'menyerang' Indonesia di meja PBB. Hampir setiap tahun, negara itu melontarkan isu pelanggaran HAM di Papua. Merasa memiliki kedekatan secara etnis dengan Papua, Vanuatu menyuarakan isu Papua di PBB sejak 2016.
Dilansir dari sejumlah sumber, Republik Vanuatu sendiri merupakan negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan.
Negara kecil yang tak ada "seujung kuku" dari luas Indonesia ini terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon.
Nama Vanuatu berasal dari kata "vanua" yang berarti "tanah" atau "rumah", kata ini juga terdapat dalam beberapa rumpun bahasa Austronesia, dan kata "tu" (berdiri). Penggabungan kedua kata tersebut menunjukkan status independen dari suatu negara baru.
Awalnya, wilayah ini diberi nama La Austrialia del Espíritu Santo oleh Fernandes de Queiros dari Portugis beserta armadanya dari Spanyol yang pertama kali menginjakkan kaki di kepulauan tersebut pada tahun 1606.
Namun pada tahun 1880, kepulauan ini jatuh ke tangan Prancis dan Britania Raya. Pada tahun 1906, kedua negara ini setuju untuk membentuk pemerintahan bersama atau kondominium yang diberi nama Hebrides Baru.
Gerakan kemerdekaan mulai muncul tahun 1970, dan Republik Vanuatu berhasil merdeka pada 30 Juli 1980. Negara seluas 12,189 km2 dengan Ibu Kota Port Vila ini kemudian menjadi anggota PBB, Persemakmuran Britania, Francophonie, dan Forum Kepulauan Pasifik.
Sejak 1994, Vanuatu dibagi menjadi 6 provinsi. Nama dari semua provinsi berasal dari huruf pertama dari nama pulau-pulau konstituen mereka, yakni Malampa (Malakula, Ambrym, Paama); Penama (Pentecost, Ambae, Maewo); Sanma (Santo, Malo); Shefa (Shepherd, Efate); Tafea (Tanna, Aniwa, Futuna, Erromango, Aneityum); dan Torba (Torres, Banks).
Dengan jumlah populasi 307.815 per 2020, Vanuatu kini terkenal dengan penawaran scuba diving di terumbu karang, gua bawah air, dan melihat bangkai kapal seperti kapal pasukan SS President Coolidge era Perang Dunia II.
TERPOPULER