Infografis
Keduanya, baik Ricky maupun Lukman, menyertakan sebuah artikel berita online yang memberitakan dana penanganan corona tersebut.
Dalam artikel berita itu, Rp 800 triliun diuraikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instasi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang.
"Kita lihat APBN teralokasi Rp 695,2 triliun, APBD Rp 78,2 triliun, dana desa Rp 28,46 truliun. Total mendekati Rp 800 triliun," ujar Salamat dalam acara Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP-SPI-APH secara virtual, Selasa (29/9/2020).
Hingga artikel ini diturunkan, warganet ramai-ramai ikut mempertanyakan dana bombastis itu.
"Habis dipakai buat BUMN agar tidak kolaps, para pengusaha yang punya akses kepemerintahan, "dijaga" bisnisnya agar tidak runtuh, alasannya menjaga resiko sistemik. Bank-bank terus dikasih "likuiditas" biar rasio CAR gak negatif akibat susutnya nilai aset & turunnya tabungan masyarakat," tulis akun @DarthCon*** penuh curiga.
"Uangnya banyak yang ga jelas. Bukan korona disuruh ngaku korona supaya dana turun. Sebenernya yang ngajak ngere itu warga +62 sendiri uang negara masuk kantong pribadi. Indonesia otw ngere, nanti yang disalahkan pemerintah, sedangkan yang habiskan uang para ajg negara. Miris," kata warganet lainnya.
Sementara itu pemilik akun @mnck*** memberi kesaksian berbeda.
"Biaya perawatan orang yang positif mulai dari swab, visit dokter, vitamin dll ditanggung pemerintah. Saya swab sekeluarga di labkesda gratis ga ada keluar biaya. Belum lagi insentif UMKM dan stimulus-stimulus lain supaya ekonomi ga kolaps," ungkapnya.
Baca Juga: Sehari 4.174 Pasien, Kasus Corona RI Awal Oktober Nyaris Sentuh 300 Ribu
