Suara.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI sebagai sebuah kelompok yang sarat kepentingan politik.
Pernyataan Moeldoko itu pun direspon oleh Presidium KAMI, Din Syamsuddin, ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki banyak kepentingan.
"Adalah benar penilaian Bapak KSP Moeldoko bahwa KAMI adalah sekumpulan kepentingan," kata Din dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2020).
Din mengatakan, pihaknya memiliki banyak kepentingan, dalam hal ini ialah ingin meluruskan kiblat bangsa dan negara yang telah jauh menyimpang. Selain itu, KAMI juga memiliki kepentingan untuk mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik.
Kemudian KAMI juga mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan, dengan mencabut undang-undang yang melemahkan KPK. Lalu mereka mengingatkan pemerintah agar bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.
"Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," tandas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut.
Sebelumnya, Gerakan KAMI dinilai Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai bentuk dari sekumpulan kepentingan. Moeldoko mengungkapkan ihwal adanya sejumlah gagasan-gagasan yang disampaikan KAMI membuat suhu politik memanas.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan, silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar Moeldoko dalam catatan wawancara refleksi Hari Kesaktian Pancasila, Kamis (1/10) kemarin.
Dia menekankan sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, maka dipersilakan. Namun dia mengingatkan agar gagasan yang dikemukakan tidak berupaya mengganggu stabilitas politik.
Baca Juga: Tengku ke Moeldoko: Biar Seperti Korea Utara Sekalian, Berani Cabut?
"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tegasnya.
