Suara.com - Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengatakan kinilah saatnya jika Presiden Joko Widodo ingin menggoalkan agenda-agenda politik, mumpung masih mendapat dukungan dari koalisi besar.
Sebab, menurut prediksi Rustam, dua atau tiga tahun lagi, Presiden Jokowi akan jadi "bebek-lumpuh" (lame-duck). Artinya, dia masih memerintah, tapi sepi sendiri, tidak lagi diacuhkan partai-partai pendukung.
"Mereka akan sibuk urusan capres 2024," kata Rustam.
Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin kini didukung mayoritas partai di DPR.
Menurut Rustam dengan suara mayoritas, pemerintah mudah memuluskan kebijakan-kebijakan atau agenda-agendanya di DPR.
"Kalau ada koalisi besar pendukung pemerintah, tapi Presiden tidak mampu menggoalkan agendanya di DPR, itu bukan koalisi besar. Tapi koalisi boongan atau koalisi apaan?" katanya.
Oposisi (opposition) maksudnya berlawanan atau berseberangan pendapat yg diekspresikan melalui argumen. Partai oposisi adl partai selalu berbeda pendapat dgn pemerintah. Itu biasa dlm demokrasi.Yg tdk biasa jk oposisi memaksakan pendapatnya diterima. Itu namanya tirani minoritas.
RUU Cita Kerja
Buruh merencanakan aksi mogok secara nasional selama tiga hari, mulai 5-8 Oktober 2020, sebagai wujud menolak pengesahan draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR.
Rustam berharap kepada Jokowi untuk tetap mendorong DPR segera mengesahkan RUU tersebut.
"Buruh boleh saja mogok karena itu senjatanya. Partai oposisi di DPR atau kelompok oposan boleh saja menolak karena itu tugas mereka. Tapi jika Jokowi yakin RUU Cipta Kerja untuk kepentingan rakyat, Presiden harus terus mendorong RUU disahkan. Percuma punya koalisi besar jika tidak mampu menggolkan," kata Rustam.
Rustam juga berharap kepada Presiden Jokowi supaya jangan terpengaruh oleh tekanan publik.
"Presiden Jokowi jangan mau "terteror" ancaman mogok buruh dikomporin media. Jika Presiden yakin UU Cipta Kerja untuk kepentingan lebih besar, buruh mogok silakan saja. Demo silakan asal patuh protokol kesehatan. Tapi agenda ini harus digolkan karena diucapkan Presiden waktu pelantikan," kata Rustam.
Jika melihat kekuatan partai pendukung pemerintah, DPR dinilai mestinya dapat mengesahkan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada sidang paripurna.
"Menurut saya percuma Presiden Jokowi punya koalisi besar di DPR jika tidak mampu menggolkan RUU Cipta Kerja. Ini adalah test case loyalitas partai kepada Presiden sebagai suatu koalisi di pemerintahan dan di parlemen," kata Rustam.
TERPOPULER
