Infografis
Louis Ng mengungkapkan jika banyak yang mencoba mendekati pihak berwenang untuk meminta bantuan dan mencari mediasi, tetapi tidak efektif.
"Bahkan ketika anggota parlemen ingin membantu, mereka tidak dapat meminta bantuan dari penegak hukum karena tidak ada hukum atau peraturan yang relevan untuk ditegakkan," kata Ng.
Larangan yang diusulkan GPC akan memberdayakan petugas NEA untuk menegakkan apa yang saat ini menjadi nasihat bagi warga untuk tidak merokok di dekat jendela dan di balkon, tambahnya.
Louis Ng menegaskan bahwa meskipun usulan tersebut mungkin dilihat sebagai pendekatan peraturan yang mengganggu, sudah ada undang-undang yang membatasi perilaku orang di rumah, seperti undang-undang yang melarang telanjang di rumah jika orang lain dapat melihatnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Senior Negara untuk Keberlanjutan dan Lingkungan Amy Khor mengatakan undang-undang semacam itu akan "sangat mengganggu" dan akan ada tantangan praktis yang signifikan dalam penegakannya.
"Ini akan memperburuk kekhawatiran yang ada tentang privasi dan melanggar hak pemilik atas ruang pribadinya sendiri," kata Amy Khor.
Sebaliknya, kementerian akan mengadopsi tiga pendekatan yakni, pertama, bekerja untuk menanamkan norma-norma sosial baru dan tanggung jawab sosial yang lebih besar.
Kedua, kaji lebih banyak cara untuk memfasilitasi diskusi yang produktif antara tetangga ketika menghadapi situasi sulit.
Dia menambahkan bahwa dari 11.400 keluhan merokok yang diterima dalam empat bulan pertama tahun 2020, 58 persen (6.630) berada di kawasan pemukiman.
Baca Juga: Waduh! Pelajar SMA Ini Kecanduan Foto Celana Dalam Guru dan Teman Sekolah
Dari kasus ini, 95 persen (6.310) terkait dengan merokok di area umum seperti tangga, koridor, dan dek void. Hanya 5 persen (320) dari kasus perumahan yang melibatkan merokok di rumah, kata Dr Khor.
