REGIONAL:
Suara.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr Azyumardi Azra angkat bicara, mengkritik tulisan Greag Fealy berjudul "Jokowi's Repressive Pluralism" yang terbit di East Asia Forum pada Minggu (27/9/2020) lalu.
Menurut Azyumardi Azra, apa yang disampaikan oleh Greg Fealy berlebihan. Eks Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyoroti pernyataan Greg Fealy yang meletakkan HTI dan PKS dalam satu wadah yang sama.
"Azyumardi Azra menilai Greg Fealy berlebihan, misalnya meletakkan HTI dan PKS dalam 1 keranjang," ujarnya lewat akun Twitter @Prof_Azyumardi, Rabu (7/10/2020).
Lebih lanjut lagi, Azyumardi Azra juga menilai bahwa Greg Fealy tidak paham makna sebenarnya. Ia sekadar hanya berbicara saja.
"Greg Fealy tak paham, hanya ngebyah uyah," imbuh Azyumardi.
Cuitan Azyumardi Arya yang mengrkitisi artikel Greg Fealy mendapat berbagai respons dari warganet. Sejumlah warganet juga merasa bahwa artikel tersebut aneh. Mereka mengaku setuju dengan kritikan yang dilontarkan oleh Azyumardi.
"Setuju. Pas baca artikel itu rasanya agak aneh dan asing," kata @sau****.
Greg Fealy Sebut Pemerintahan Jokowi Represif Terhadap Kaum Islamis
Profesor Australian National University (ANU), Greg Fealy, menganggap pemerintahan Indonesia di bawah kepeimpinan Presiden Joko Widodo tak ramah keberagaman.
Lewat tulisan yang terbit di East Asia Forum, Minggu (27/9/2020), Fealy menuding Jokowi telah melakukan kampanye penindasan sistematis terhadap kaum Islamis dalam empat tahun terakhir.
Kaum islamis, kata sang profesor, biasanya digunakan untuk menggambarkan umat Muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai bagian sentral dari kehidupan publik dan struktur negara.
Ini bisa merujuk pada berbagai kelompok, dari mereka yang membentuk partai dan mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi hingga jihadis militan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.
Tudingan tindakan represif Jokowi terhadap pluralisme Indonesia dilontarkan Fealy setelah melihat penerbitan berbagai aturan diskriminatif di lembaga milik negara.
"Represi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pegawai negeri, akademisi dan guru yang dianggap oleh badan keamanan negara aktif dalam kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai kelompok Islam dapat dimasukkan dalam 'daftar pantauan'," tulis Greg Fealy.
"Proses serupa terjadi di badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Beberapa Islamis telah disingkirkan dari posisi strategis atau ditolak promosi."
Sebagai contoh, Kementerian Agama (Kemenag) telah membuat kebijakan yang dianggap kontroversial. Salah satunya larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memakai cadar dan celana cingkrang.
TERPOPULER