Pemerintah Dicap Orde Tuli, Alissa Wahid: Ada Kok yang Didengar Pemerintah

Suara.com - Buntut dari disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah saat sidang paripurna beberapa hari lalu, demonstrasi di berbagai daerah pecah.

Atas hal ini, DPR dan pemerintah dinilai abai terhadap aspirasi rakyat yang menganggap Omnibus Law sarat akan kepentingan golongan atas.

Kecaman pedas kepada pemerintah datang dari berbagai pihak salah satunya dari intelektual Nahdhatul Ulama Ulil Abshar Abdalla.

Sosok yang akrab disapa Gus Ulil ini menumpahkan kekesalannya kepada pemerintah melalui akun Twitternya @ulil.

"Ini bukan Orde Reformasi. Ini adalah Orde Tuli. Orde yang ditandai dengan sikap pemerintah yang makin insuler, "self-contained", ndak mau mendengarkan publik," tulisnya Jumat (09/10/2020).

Menurutnya, yang didengar pemerintah saat ini hanyalah rezim oligarki bukan usulan rakyat.

"Ya, saya pakai istilah ini: OLIGARKI," tegas Ulil melanjutkan.

Apa yang dilontarkan Ulil tersebut memancing reaksi dari sesama kalangan Nahdhatul Ulama yakni Alissa Wahid.

Putri sulung Presiden Abdurrahman Wahid ini menyanggah pandangan Ulil karena menurutnya, pemerintah tidak sepenuhnya tuli.

"Saya tidak setuju dengan pernyataan mas @ulil ini. Masih ada kok hal-hal yang disampaikan publik & didengar pemerintah. Misalnya soal rumah ibadah yang diintimidasi, begitu netizen bersuara, ya didengar," sergah Alissa.

Perempuan yang aktif di gerakan sosial melalui gerakan Gusdurian ini mengakui, kekurangan pemerintah memang masih banyak tapi tidak boleh dipukul rata.

"Bahwa masih banyak yg diabaikan, iya. Tapi jangan overgeneralisasi, please," imbuhnya.

Sejurus kemudian, klarifikasi atas pendapat Alissa itu langsung datang dari Ulil Abshar.

"Mohon maaf, Mbak. Statemen saya harus dibaca dalam konteks dua isu yang saya bahas: kengototan pemerintah dalam pelaksanaan pilkada serentak, dan UU Ciptaker. Dalam dua isu ini, pemerintah saya anggap tuli," timpal Ulil.

Perdebatan dua tokoh NU ini memantik warganet untuk saling bertukar argumentasi.

"Di Kabupaten Bekasi bisa selesai kok soal diskriminasi agama tertentu walalu agak lama responnya dari Pemprov Jabar (tapi anehnya PemKab Bekasi malah sama sekali nggak respon. Hehehe)" kata akun @ekarama** berbagi cerita.

"Kalau yang namanya omnibus itu rangkuman beberapa uu jadi satu biar sinkron. Masalah ada efek positif dan negatif ya wajar karena tidak bisa mengadopsi semua usulan. Lebih elegan bagi yang keberatan ke MK aja daripada teriak di sosmed tapi gak bisa nunjukin pasal-pasal mana yang berpotensi - (minus) dan + (plus)" tulis akun @onolis****

"Ini yang saya kagumi dari Keluarga Alm Gus Dur, melihat sesuatu itu case per case bukan di generalisir. Salute. Sulit mencari orang berfikiran jernih saat ini," kata akun @ILPrin*** menambahkan.