Infografis
Perempuan yang aktif di gerakan sosial melalui gerakan Gusdurian ini mengakui, kekurangan pemerintah memang masih banyak tapi tidak boleh dipukul rata.
"Bahwa masih banyak yg diabaikan, iya. Tapi jangan overgeneralisasi, please," imbuhnya.
Sejurus kemudian, klarifikasi atas pendapat Alissa itu langsung datang dari Ulil Abshar.
"Mohon maaf, Mbak. Statemen saya harus dibaca dalam konteks dua isu yang saya bahas: kengototan pemerintah dalam pelaksanaan pilkada serentak, dan UU Ciptaker. Dalam dua isu ini, pemerintah saya anggap tuli," timpal Ulil.
Perdebatan dua tokoh NU ini memantik warganet untuk saling bertukar argumentasi.
"Di Kabupaten Bekasi bisa selesai kok soal diskriminasi agama tertentu walalu agak lama responnya dari Pemprov Jabar (tapi anehnya PemKab Bekasi malah sama sekali nggak respon. Hehehe)" kata akun @ekarama** berbagi cerita.
"Kalau yang namanya omnibus itu rangkuman beberapa uu jadi satu biar sinkron. Masalah ada efek positif dan negatif ya wajar karena tidak bisa mengadopsi semua usulan. Lebih elegan bagi yang keberatan ke MK aja daripada teriak di sosmed tapi gak bisa nunjukin pasal-pasal mana yang berpotensi - (minus) dan + (plus)" tulis akun @onolis****
"Ini yang saya kagumi dari Keluarga Alm Gus Dur, melihat sesuatu itu case per case bukan di generalisir. Salute. Sulit mencari orang berfikiran jernih saat ini," kata akun @ILPrin*** menambahkan.
Baca Juga: Demo Tolak Omnibus Law, 173 Sepeda Sewa Dirusak dan Dibakar Massa Aksi
