Suara.com - Politisi Partai Demokrat Andi Arief angkat bicara soal kabar adanya tuduhan yang dilayangkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, beserta jajaran Partai Demokrat lainnya.
Menurut Andi Arief, sejumlah pihak harus mengklarifikasi tuduhan tersebut. Pasalnya tuduhan itu disebutnya hanya fitnah belaka. Ia menyatakan bahwa Partai Demokrat bukan aktor di balik demo besar UU Cipta Kerja.
Andi Arief mendesak agar Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Luhut, dan BIN untuk segera buka suara terkait kabar tuduhan ini. Sebab apabila dibiarkan, ketegangan politik akan terus berkepanjangan.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak Mahfud MD, Pak Airlangga, Pak Luhut, dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY, dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," kata Andi Arief lewat jejaring Twitter pribadinya, Selasa (13/10/2020).
Kicauan Andi Arief ditanggapi langsung oleh Mahfud MD lewat akun Twitter miliknya, Rabu (14/10/2020) pagi.
Menkopolhukam ini bertanya kepada Andi Arief klarifikasi apa yang diminta. Sebab pihaknya mengaku tidak pernah menuduh Petinggi Partai Demokrat yang membiayai aksi menolak UU Cipta Kerja belakangan ini.
"Klarifikasi macam apa yang diminta Mas Andi Arief? Tak seorang pun diantara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai Unjuk Rasa," ujarnya seperti dikutip Suara.com.
Lebih lanjut lagi, Mahfud MD justru menuntut balik Andi Arief atas kabar tuduhan ini.
Mahfud MD meminta Andi Arif memberi klarifikasi tentang kapan Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Luhut, dan BIN mengatakan bahwa Partai Demokrat membiayai unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja.
- Profil Habib Bahar bin Smith Terlengkap
Baca Juga
Menurutnya, tuduhan tersebut hanya berasal dari media sosial yang sumbernya tidak bisa dipercaya.
"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos yang tidak jelas," imbuh Mahfud MD.
Cikeas Dituduh Danai Peristiwa 8 Oktober, Demokrat Berang
Usai menolak pengesahan UU Cipta Kerja, Partai Demokrat menyikapi berbagai desas-desus yang dianggap merugikan nama baik mereka. Di antara informasi miring yang berhembus di media sosial, Partai Demokrat dan Cikeas dituduh mendanai peristiwa 8 Oktober 2020 yang berakhir dengan perusakan fasilitas umum di sejumlah daerah.
"Pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020 diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoax serta tidak berdasar. Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Ossy Dermawan dalam pernyataan tertulis.
Dalam pernyataan tertulis tertanggal 9 Oktober yang diterima Suara.com, Sabtu (10/10/2020), disebutkan pula nama salah satu akun media sosial yang disebut Ossy sebagai akun buzzer.
TERPOPULER
