Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menghapus ribuan unggahan informasi bohong alias hoaks yang beredar di media sosial terkait pandemi virus corona Covid-19 selama 10 bulan terakhir.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, hal ini bukan berarti pemerintah melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan hak warga negara, melainkan meluruskan informasi yang salah dan berbahaya saat pandemi.
"Kami semua perlu melakukan pengendalian (informasi) bukan untuk membatasi masyarakat terhadap kebebasan berekspresi atau berpendapat, tapi karena situasi pandemi ini kami perlu meluruskan informasi-informasi yang salah," kata Semuel dalam jumpa pers virtual dari Lawan Covid19 ID, Senin (19/10/2020).
Dia mengklaim, pemerintah selalu mengedepankan tindakan pencegahan hoaks dengan melakukan literasi pandemi ke masyarakat, baru menindak secara hukum jika hoaks yang beredar sudah berbahaya dan meresahkan masyarakat.
Dalam temuannya, Kominfo menemukan 2.020 hoaks, 1.759 diantaranya sudah dihapus pemerintah, data ini dihimpun sejak 23 Januari - 18 Oktober 2020.
"Saat ini ada sekitar 2.020 hoaks yang beredar di sosial media, kategorinya ada 1.197 (jumlah topik), dari 2.020 ini sudah di-takedown ada sekitar 1.759 hoaks," ungkapnya.
Ribuan hoaks ini, kata Semuel sangat mengganggu berbagai upaya yang dilakukan pemerintah karena memunculkan stigmatisasi terhadap petugas-petugas yang bekerja menangani pandemi Covid-19.
"Stigmatisasi terhadap rumah sakit, tenaga medis, dan penyintas covid, serta proses yang sudah dilakukan ini yang menjadi berbahaya bagi masyarakat kalau masyarakat akhirnya membuat stigma," ucapnya.
Sebagai informasi, saat ini pandemi virus covid-19 di Indonesia sudah menjangkiti 361.867 orang positif, 64.032 di antaranya dirawat, 285.324 sembuh dan 12.511 jiwa meninggal dunia.
Baca Juga: Pemerintah Temukan 2.020 Hoaks Terkait Pandemi Covid-19
